SEBALIK.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya menata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pada 2026 daerah ini terbebas dari utang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD 2025 di Kantor Gubernur, Senin (15/9/2025).
“APBD Perubahan ini kita lakukan untuk mengelola, memperbaiki, membenahi, dan menyelamatkan kepentingan semua pihak. Fokusnya agar Pemprov Riau tidak punya utang lagi di 2026, sehingga visi-misi pembangunan bisa dijalankan dengan maksimal,” tegas Syahrial.
Hingga September 2025, realisasi fisik APBD Riau tercatat 52,95 persen. Pemprov menyiapkan empat langkah utama agar keuangan daerah terkendali, yakni memastikan proyeksi pendapatan tercapai, mengawasi belanja melalui coaching clinic, mengendalikan dana lewat mekanisme SPD, serta menyusun anggaran kas yang realistis.
Selain itu, kewajiban kepada pihak ketiga akan diinventarisasi melalui review APIP dan audit BPK. Pembayaran akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran, demi menjaga kepercayaan mitra kerja dan kelancaran pembangunan.
“Kami minta seluruh OPD cermat dalam menyusun laporan, agar keuangan 2025 bisa tergambar jelas sesuai RPJMD,” tutupnya. (*)
.jpg)
