SEBALIK.COM, PEKANBARU - Menjelang pergantian tahun 2025, tensi politik dan birokrasi di lingkungan Pemprov Riau memanas.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara mengejutkan mengambil langkah dengan meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) untuk mendepak Ida Yulita sebagai direktur utama dan menunjuk plt dirut baru.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat sakti Plt Gubernur Riau Nomor 5760/200.1.13.1/Eko-BUN0/2025 dan bersifat segera tanggal 22 Desember 2025.
Surat itu ditujukan kepada Direktur PT SPR, dalam surat tersebut ditegaskan bahwa langkah RUPS-LB dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mempertimbangkan kepemilikan saham mayoritas Pemprov Riau pada PT SPR.
“Agenda utama RUPS Luar Biasa adalah pemberhentian direksi dan pengangkatan pelaksana tugas direksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu,” demikian bunyi surat tersebut.
SF Hariyanto berdalih bahwa kinerja PT SPR selama dipimpin Ida Yulita jalan ditempat dan dinilai gagal memberikan kontribusi nyata. Selain itu, Ida Yulita selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Gubernur Riau nonaktif, AW.
Menurut SF Hariyanto, pembenahan BUMD merupakan langkah mendesak agar perusahaan daerah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD tidak boleh dikelola dengan pendekatan kedekatan politik,” ujar SF Hariyanto dalam keterangannya.
Ia juga berdalih bahwa keputusan tersebut sejalan dengan masukan dan pendapat Komisi III DPRD Riau yang selama ini menyoroti kinerja dan tata kelola PT SPR.
“Kita juga mendengarkan pandangan DPRD, khususnya Komisi III. Ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” katanya.
RUPS-LB PT Sarana Pembangunan Riau dijadwalkan segera dilaksanakan, menyusul status surat yang bersifat mendesak. Namun publik berharap kepada Pemprov Riau agar RUPS-LB ini tidak memunculkan figur yabg memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, jika tidak jargon transparansi dan akuntabilitas yg digaungkan SF Hariyanto hanyalah pepesan kosong belaka. (*)