SEBALIK.COM , PEKANBARU – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau mengkritisi tren penurunan anggaran ketahanan bencana di tengah meningkatnya intensitas dan risiko bencana di wilayah Riau. Padahal, sebagian besar daerah di Riau telah menetapkan status siaga darurat.
Koordinator Fitra Riau, Tarmidzi, menyebut bahwa prioritas fiskal pemerintah daerah belum sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia menilai kebijakan anggaran justru menunjukkan penurunan komitmen terhadap penanganan dan mitigasi bencana.
Pada APBD 2025, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 50 miliar. Namun dalam APBD Perubahan 2025, anggaran itu dipangkas hingga 54 persen, menyisakan Rp 23,1 miliar.
Pemangkasan kembali terjadi pada APBD 2026 yang hanya menyiapkan Rp 20 miliar, turun 16 persen dari alokasi perubahan tahun sebelumnya.
“Riau hampir setiap tahun menghadapi banjir, karhutla, dan berbagai bencana sosial. Penurunan anggaran di tengah kondisi seperti ini tentu kontradiktif,” ujar Tarmidzi dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Selain BTT, alokasi anggaran untuk program penanggulangan bencana di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai sangat minim.
Pada APBD Perubahan 2025, total anggarannya hanya Rp 6,25 miliar, terdiri dari BPBD Rp3,95 miliar, Dinas Sosial Rp1,88 miliar, dan Dinas Kesehatan Rp413 juta. Secara keseluruhan, dukungan anggaran ketahanan bencana hanya 0,31 persen dari total belanja daerah sebesar Rp9,4 triliun.
Menurut Tarmidzi, rendahnya alokasi ini dapat memperlambat respons darurat, melemahkan layanan kepada warga terdampak, serta meningkatkan potensi kerugian.
Fitra Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk kembali menguatkan alokasi dana darurat dan memperbesar dukungan anggaran penanggulangan bencana.
Pemerintah kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat juga diminta memastikan kecukupan BTT, meningkatkan koordinasi lintas OPD, dan mempercepat layanan kepada masyarakat.
“Tingginya risiko bencana harus diimbangi dengan kebijakan anggaran yang tegas. Anggaran bukan sekadar angka, tetapi indikator kesiapan pemerintah dalam melindungi warganya,” tegas Tarmidzi. (Maoelana)