Cipayung Plus Surati Fraksi DPRD Riau, Irvan: Wakil Rakyat Jangan Tutup Mata, Pansus Defisit Harga Mati!

Selasa, 23 September 2025 | 20:23:13 WIB
Muhammad Irvan, perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau.

SEBALIK.COM , PEKANBARU - Suara keras datang dari Cipayung Plus Riau terkait kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang tercatat mengalami defisit anggaran hingga Rp1,76 triliun sesuai LHP BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024.

Pada Selasa (23/9/2025), Cipayung Plus Riau menyisir satu per satu fraksi di gedung DPRD Riau, untuk mendesak digelar hearing bersama mereka membahas persoalan defisit anggaran di APBD Riau 2024.

Cipayung Plus Riau adalah forum gabungan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Provinsi Riau yang berperan aktif dalam menjaga persatuan, kebangsaan, dan ketertiban masyarakat.

Forum ini terdiri dari berbagai organisasi besar seperti HMI, GMNI, PMII, IMM, dan lainnya, yang dikenal sebagai kelompok Cipayung Plus secara nasional.

Muhammad Irvan, perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tinggal diam melihat persoalan sebesar ini. 

Menurutnya, defisit yang terjadi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi berpotensi langsung menghantam pelayanan publik, pembangunan, hingga hak masyarakat.

"Ini bukan soal teknis keuangan biasa. Defisit Rp1,76 triliun adalah bukti gagalnya manajemen fiskal pemerintah provinsi. DPRD wajib segera membentuk Pansus Defisit untuk mengusut tuntas akar persoalan. Jangan biarkan rakyat jadi korban salah kelola dan pembiaran,” tegas Irvan di Pekanbaru, Senin (23/9/2025).

Irvan menyebutkan, kondisi ini semakin memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan APBD Riau pada transfer pusat dan lemahnya keberanian pemerintah daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor strategis seperti migas, perkebunan, dan kehutanan.

IMM bersama elemen Cipayung Plus Riau mendesak DPRD untuk:

1. Menggelar rapat terbuka bersama pemerintah provinsi guna menjelaskan secara detail penyebab defisit.

2. Membentuk Pansus Defisit untuk mengawal transparansi dan memastikan ada langkah korektif yang nyata.

3. Menjamin pemangkasan anggaran tidak menyasar sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa.

“Jika DPRD tidak bergerak, maka sama saja mereka ikut menutup mata terhadap kerugian publik. Ingat, ini uang rakyat. Jangan main-main dengan keadilan fiskal dan masa depan Riau,” lanjut Irvan.

Ia menegaskan, Cipayung Plus Riau tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi publik, bahkan siap turun ke jalan bila DPRD terkesan melindungi kegagalan pemerintah.

“Kami tidak datang untuk basa-basi. Kami datang untuk mengingatkan bahwa amanah rakyat harus dijalankan dengan serius. Pansus Defisit harga mati!” tutupnya. (Moelana)

Terkini