Bentuk Satgas Percepatan Perizinan Migas, Gubri Wahid Optimis Produksi Meningkat

Bentuk Satgas Percepatan Perizinan Migas, Gubri Wahid Optimis Produksi Meningkat

SEBALIK.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan pentingnya peningkatan produksi minyak bumi sebagai penopang utama ketahanan energi nasional.

Untuk mempercepat langkah tersebut, Pemprov Riau membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna mengurai berbagai hambatan di lapangan.

“Energi seperti minyak dan gas sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu kita harus memastikan produksinya tetap terjaga,” kata Gubri saat membuka Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas di Balai Serindit, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, salah satu kendala terbesar dalam peningkatan produksi migas adalah proses perizinan yang memakan waktu lama.

Dengan adanya Satgas, Pemprov Riau berharap proses tersebut lebih cepat dan tidak lagi menjadi penghalang bagi perusahaan migas untuk meningkatkan kinerjanya.

“Izin pinjam pakai lahan yang biasanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ke depan bisa lebih singkat. Satgas ini dibentuk untuk mencari solusi atas hambatan seperti itu,” jelasnya.

Gubri juga menyoroti kondisi lapangan migas di Riau yang sebagian besar sudah tua sehingga membutuhkan perawatan ekstra.

Ia mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk berinovasi agar produksi tetap bisa ditingkatkan meski menghadapi keterbatasan tersebut.

“Banyak sumur minyak di Riau sudah berumur. Perlu inovasi agar tetap bisa menghasilkan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyinggung penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi seiring merosotnya produksi. Dengan adanya Satgas, Gubri optimistis tren tersebut dapat berbalik.

“Kalau produksi turun, otomatis DBH kita juga berkurang. Saya berharap melalui Satgas ini produksi bisa meningkat lagi,” ujarnya.

Ketua Satgas Lifting Migas, Nanang Abdul Manaf menambahkan, persoalan perizinan memang menjadi fokus kerja tim.

Satgas, katanya, akan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mempercepat koordinasi.

“Kami sudah membentuk Pokja percepatan perizinan. Tugasnya mengawal proses agar koordinasi lintas kementerian maupun daerah bisa lebih lancar,” ujar Nanang. (Maoelana)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index