SEBALIK.COM, BENGKALIS — Wajah-wajah lelah namun penuh harap memenuhi ruang Wisma Sri Mahkota Bengkalis pada Senin pagi (29/9/2025). Mereka adalah tenaga honorer non-database—ribuan abdi daerah yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa jaminan kepastian, kini menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja pada 2026.
Ketua Aliansi Honorer Non-Database, Panca Dharma Pasaribu, menyuarakan kegelisahan mereka. “Kami bekerja dan mengabdi, tapi tidak masuk dalam sistem. Banyak yang dinyatakan TMS dan gagal ikut CPNS karena formasi terbatas,” ungkapnya.
Di hadapan para honorer, Bupati Bengkalis Kasmarni berusaha menyalakan semangat. Ia berjanji tidak akan tinggal diam. “Apapun tantangannya, kami akan cari jalan agar adik-adik honorer tetap menerima haknya. Tanpa tenaga honorer, banyak pekerjaan di desa tak akan berjalan,” katanya tegas, disambut tepuk tangan haru.
Tak hanya eksekutif, DPRD Bengkalis juga berdiri di barisan yang sama. Ketua DPRD Septian Nugraha memastikan lembaganya siap mengawal perjuangan hingga ke kementerian terkait. “Suara kita tidak boleh terputus di jalan,” ujarnya, bahkan siap membantu secara pribadi untuk mendukung logistik perjuangan.
Dari ruang audiensi itu lahir sebuah kesepakatan: Pemkab dan DPRD akan memfasilitasi perwakilan honorer ke Jakarta, memperjuangkan aspirasi mereka di hadapan Kementerian PAN-RB dan BKN.
Perjuangan ini bukan sekadar soal status kepegawaian. Bagi ribuan honorer di Negeri Junjungan, ini adalah soal martabat, pengabdian, dan harapan hidup layak setelah bertahun-tahun setia melayani masyarakat. (*)
