SEBALIK.COM , SIAK – Bupati Siak, Afni Z mengevaluasi pemberian beasiswa Pendidikan Keluarga Harapan (PKH).
Karena anggaran beasiswa Program PKH yang berjumlah sekitar 700 orang ini menjadi pos terbesar dalam pemberian beasiswa di Kabupaten Siak, dengan total Rp 40 miliar lebih.
Bupati Afni menilai perlu dilakukan evaluasi agar kebijakan tersebut adil dan menyentuh bagi mahasiswa kurang mampu di luar data PKH.
Afni menjelaskan, beasiswa PKH mencakup pembiayaan penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan seluruh komponen lain, termasuk SPP, biaya praktik, hingga kebutuhan tambahan mahasiswa.
Semua itu ditanggung penuh oleh Pemkab Siak tanpa ada pemotongan sepeserpun.
“Contohnya di satu perguruan tinggi di Batam, satu anak penerima beasiswa PKH bisa mendapat total Rp192,3 juta dari awal kuliah sampai wisuda. Biaya praktik KKN bahkan sampai Rp20 juta, paspor, visa, tiket pesawat, juga ditanggung,” jelas Afni dikutip dari akun Facebooknya, Senin (29/9/2025).
Selain biaya kuliah, penerima PKH juga mendapat tunjangan biaya hidup bulanan sebesar Rp 3,3 juta. Angka ini kemudian dievaluasi menjadi Rp 1,9 juta per bulan.
“Pertanyaannya, apakah seorang anak yang sudah menerima Rp192 juta ditambah biaya hidup Rp1,9 juta per bulan akan putus kuliah? Nilai ini masih lebih besar dari gaji honorer yang belasan tahun mengabdi dengan penghasilan Rp1,6 juta,” ujar Bupati Afni.
Afni menerangkan, penyesuaian hanya dilakukan pada item biaya hidup. Sementara UKT dan komponen kuliah tetap dibayarkan penuh.
Kebijakan ini diambil karena kebutuhan beasiswa tidak hanya datang dari penerima PKH.
“Banyak anak dari keluarga miskin lain yang tidak masuk data PKH juga butuh bantuan. Alhamdulillah, dengan penyesuaian ini kita bisa membantu 6.600 mahasiswa jalur prestasi tahun ini,” ungkapnya.
Bupati Afni menjelaskan, anggaran untuk beasiswa jalur prestasi hanya sekitar Rp7,5 miliar dengan sekali pemberian selama kuliah.
Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding beasiswa PKH yang nilainya bisa mencapai ratusan juta per anak hingga lulus.
“Bandingkan Rp 40 miliar untuk 700-an penerima PKH dengan Rp7,5 miliar untuk 6.600 penerima jalur prestasi. Adilkah jika kita hanya menyasar PKH? Haruskah ribuan mahasiswa kurang mampu non-PKH kita abaikan?” tegas Afni.
Ia berharap masyarakat dapat melihat kebijakan ini secara bijaksana.
“Silakan tanyakan pada hati nurani, apakah sudah adil pemberian beasiswa ratusan juta per anak, sementara banyak mahasiswa lain yang juga ingin kuliah tapi tidak masuk data PKH?” tutupnya. (*)
