SEBALIK.COM, PEKANBARU – Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Prof Dr H M Nazir, MA, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang telah memilih UMRI sebagai lokasi penyelenggaraan forum strategis.
Tampak hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, Sekretaris Jenderal FKPMR Dr H Chaidir, MM, Hj Azlaini Agus, MH, Ketua MKA LAMR Datuk Raja Marjohan, Ketua DPH LAMR Datuk Taufik Ikram Jamil, Gubernur Riau periode lalu Wan Thamrin Hasyim, Hj.Septina Primawati, dr Hj Diana Tabrani, Rida K Liamsi, para penyelia Badan Pembina Harian (BPH) Umri, serta tokoh-tokoh Riau lainnya.
Prof Nazir memperkenalkan konsep Wakaf Digital sebagai inovasi berkelanjutan yang tengah dikembangkan kampus untuk memperkuat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
“Wakaf Digital adalah inovasi yang akan memperkuat keberlanjutan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf ini tidak hanya untuk membangun sarana fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Riau di masa depan,” ujar Prof Nazir, Rabu (13/8/2025)
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKPMR sekaligus Ketua Panitia, Dr H Ahmad Hijazi, menegaskan bahwa pemilihan UMRI sebagai lokasi forum didasari peran kampus ini sebagai institusi pendidikan tinggi yang terbuka terhadap diskusi publik dan solusi pembangunan daerah.
Keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan akan melahirkan ide-ide yang bisa diimplementasikan, bukan sekadar wacana.
Sejumlah isu strategis daerah dibahas dalam forum ini, mulai dari efisiensi anggaran daerah, reformasi kebijakan fiskal, penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari aktivitas ilegal, pengelolaan aset perkebunan sitaan pemerintah, pemberantasan korupsi, hingga wacana pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR).
Forum ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Dengan menjadikan Umri sebagai pusat diskusi strategis, FKPMR menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam membentuk arah kebijakan demi masa depan Riau yang maju, adil, dan berdaya saing. (MCRiau)
