Oleh: Ahmad Fauzan
Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA)
DPRD adalah representasi rakyat. Mereka dipilih bukan untuk berdiri di atas rakyat, tetapi untuk berdiri bersama rakyat. Namun yang terjadi hari ini, justru muncul fenomena yang memprihatinkan wakil rakyat yang alergi kritik, mudah marah, bahkan terkesan memusuhi suara masyarakat.
Padahal dalam sistem demokrasi, kritik adalah vitamin, bukan ancaman. Kritik adalah bentuk kepedulian, bukan kebencian. Ketika rakyat bersuara, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan. Jika setiap kritik dibalas dengan emosi, defensif, dan merasa paling benar, maka yang rusak bukan hanya komunikasi, tetapi juga kepercayaan publik.
Yang lebih ironis, respons terhadap kritik justru sering dipertontonkan di media sosial dengan cara yang jauh dari kedewasaan. Alih-alih memberi klarifikasi yang substansial, yang muncul justru status-status bernada emosional, menyerang balik, bahkan terkesan seperti debat kusir. Ini bukan hanya tidak elegan, tetapi juga mencerminkan kegagalan memahami posisi sebagai pejabat publik.
Media sosial seharusnya menjadi ruang edukasi dan transparansi, bukan arena adu ego. Ketika wakil rakyat larut dalam pola komunikasi yang reaktif dan personal, maka wibawa lembaga ikut dipertaruhkan. Publik tidak butuh tontonan emosi—publik butuh solusi.
Wakil rakyat seharusnya memiliki mentalitas melayani, bukan dilayani. Jabatan itu amanah, bukan kekuasaan absolut. Tidak ada satu pun pejabat publik yang kebal dari kritik, termasuk DPRD. Justru semakin tinggi jabatan, semakin besar pula ruang untuk dikritik.
Ironisnya, ada yang menganggap kritik sebagai serangan pribadi. Ini keliru. Kritik terhadap kebijakan bukanlah kritik terhadap individu. Namun jika disikapi dengan ego dan kemarahan, maka yang muncul adalah kesan arogan dan anti demokrasi.
Rakyat hari ini semakin cerdas. Mereka melihat, menilai, dan mencatat. Ketika wakil rakyat lebih sibuk membela diri daripada memperbaiki diri, maka kepercayaan itu perlahan akan hilang. Dan ketika kepercayaan hilang, legitimasi pun ikut runtuh.
DPRD harus kembali ke jati dirinya: sebagai penyambung lidah rakyat. Bukan membungkam, bukan melawan, apalagi memusuhi. Kritik harus dijawab dengan kinerja, bukan emosi. Perbedaan harus disikapi dengan kedewasaan, bukan kemarahan.
Jika tidak siap dikritik, maka jangan pernah siap menjadi pejabat publik.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh wakil yang merasa paling benar
rakyat butuh wakil yang mau mendengar, memahami, dan memperjuangkan. (*)