SEBALIK.COM, MEMPURA – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar Anggota MPR/DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I. Kegiatan tersebut dinilai penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus menjadi ruang strategis menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Sosialisasi yang membahas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (9/2/2026).
Dalam sambutannya, Syamsurizal menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Siak terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Ia berharap seluruh kebijakan nasional dapat berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
“Kami mendukung sepenuhnya program strategis pemerintah pusat. Harapan kami, program-program tersebut terus berjalan dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Siak,” ujar Syamsurizal.
Namun demikian, Wabup Siak juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan aspirasi penting terkait kondisi keuangan daerah. Ia menitipkan pesan kepada pemerintah pusat melalui Anggota DPR/MPR RI agar segera menindaklanjuti persoalan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Siak.
“Melalui Pak Hendri Munif, kami menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan agar Dana Bagi Hasil Kabupaten Siak yang mencapai Rp489,8 miliar dan saat ini masih tertunda, dapat segera disalurkan secara penuh,” pintanya.
Syamsurizal menjelaskan, kebijakan tunda salur DBH tersebut telah memberikan beban cukup berat terhadap keuangan daerah. Dampaknya, terjadi keterlambatan pelunasan tunda bayar sejumlah kegiatan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.
“Saat ini Kabupaten Siak masih mengalami tunda salur DBH untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 dengan total sekitar Rp489,8 miliar lebih. Kami berharap kebijakan pemotongan transfer dana ke daerah dapat ditinjau ulang,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat dikawal oleh anggota DPR RI Dapil Riau I agar segera direalisasikan. Dengan demikian, arus kas daerah dapat kembali stabil dan pembangunan di Kabupaten Siak tidak terhambat.
Kegiatan ditutup dengan diskusi antara peserta dan narasumber terkait penguatan nilai-nilai kebangsaan serta komitmen bersama dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi pembangunan nasional yang berkelanjutan. (*)