SEBALIK.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 2,67 juta siswa madrasah di seluruh Indonesia telah menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri terkait tata kelola penyelenggaraan MBG yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Berdasarkan data per 28 Januari 2026, sebanyak 17.112 madrasah telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program MBG. Meski demikian, Kemenag terus melakukan pendataan dan perluasan cakupan program, mengingat masih terdapat lebih dari 70.000 madrasah dengan sekitar 7,8 juta siswa yang masuk dalam daftar tunggu pada fase berikutnya.
Selain madrasah, program MBG juga telah menjangkau 3.264 pondok pesantren. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pesantren penerima terbanyak, yakni 1.132 pesantren, disusul Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur. Pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang juga didorong untuk berkembang menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mandiri, guna memperpendek rantai distribusi makanan.
“Meskipun secara keseluruhan penerima baru sekitar 20 persen, pemerintah akan terus melakukan pendataan agar madrasah dan pesantren dapat menerima manfaat MBG secara lebih merata,” ujar Menag.
Menag menegaskan bahwa dukungan regulasi telah diperkuat melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 9196 Tahun 2025 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan MBG di madrasah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Selain itu, Kemenag telah membangun Dashboard MBG untuk memantau pelaksanaan program secara real-time guna menjamin transparansi dan akurasi data.
Dalam aspek sumber daya manusia, Kemenag telah melaksanakan Training of Trainers (ToT) dan pelatihan implementasi bagi Tim Pembina UKS/M di seluruh provinsi. Pelatihan ini difokuskan pada edukasi gizi serta kemampuan uji organoleptik guna memastikan kualitas dan keamanan makanan bagi siswa.
“Aspek edukasi gizi dan uji organoleptik bagi guru menjadi fokus utama agar makanan yang diterima siswa tetap memenuhi standar keamanan,” jelas Menag.
Kemenag juga memberi perhatian serius terhadap jaminan kehalalan makanan. Melalui Direktorat Jaminan Produk Halal, telah dilakukan visitasi dan uji petik sertifikasi halal di lima provinsi percontohan, yakni Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Maluku.
Lebih lanjut, Menag memperkenalkan skema MBG berbasis ekosistem pondok pesantren, yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal dalam rantai nilai halal dari hulu ke hilir. Konsep ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Kemenag juga mengusulkan model keuangan syariah terpadu dengan mengombinasikan dana investasi dan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional serta pemerintah daerah terus diperkuat guna menjaga standar gizi sesuai target nasional.
Menag mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait integrasi data lintas kementerian/lembaga serta penajaman Standar Operasional Prosedur (SOP) agar distribusi MBG dapat menjangkau wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) secara optimal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa Program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadhan, dengan penyesuaian mekanisme distribusi sesuai karakteristik satuan pendidikan.
“Tidak ada penghentian program, hanya penyesuaian bentuk dan waktu pemberian bantuan,” tegasnya.
Untuk siswa non-muslim, layanan MBG tetap diberikan seperti biasa. Sedangkan bagi siswa muslim di madrasah, makanan siap saji akan diganti dengan paket makanan kering atau bahan pangan bergizi yang dapat dikonsumsi saat berbuka atau sahur. Adapun di pondok pesantren, distribusi makanan akan digeser ke sore hari menjelang berbuka puasa.
Melalui berbagai langkah percepatan ini, Kementerian Agama optimistis Program Makan Bergizi Gratis mampu berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional sebelum akhir tahun anggaran. (*)