Wabup Inhil Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Pandangan Fraksi atas Rancangan APBD 2026

Selasa, 30 Desember 2025 | 11:23:00 WIB
Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Ke-35 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025

SEBALIK.COM, TEMBILAHAN – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Ke-35 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2026, Senin (29/12/2025).

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Inhil, Asmadi. Turut hadir unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 24 anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam agenda pandangan umum fraksi, sejumlah masukan dan catatan strategis disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen untuk menyusun anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendorong penguatan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Wakil Bupati Inhil Yuliantini menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi DPRD merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah sebelum rancangan APBD memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

“Pemerintah daerah akan mencermati setiap saran dan catatan yang disampaikan fraksi agar APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yuliantini.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga agar pelaksanaan anggaran ke depan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir.

Kehadiran Wakil Bupati dalam rapat tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proses pembahasan dan harmonisasi kebijakan, sehingga pelaksanaan APBD ke depan diharapkan dapat berjalan optimal dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. (*)

Terkini