SEBALIK.COM, PEKANBARU – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau melontarkan kritik keras terhadap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait Participating Interest (PI) yang dinilai tidak adil dan minimnya transparansi dalam pengelolaan Blok Rokan.
Isu penerimaan PI yang hanya sebesar 1 Dolar per bulan disebut sebagai tamparan keras terhadap rasa keadilan dan kedaulatan ekonomi daerah.
Sekretaris PWNU Riau, H Zulfa Hendri menyatakan dukungan penuhnya terhadap desakan gubernur Riau agar PHR menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh.
"Sebagai organisasi yang berkhidmat pada kepentingan umat, kami memandang kekayaan alam dari Bumi Lancang Kuning harus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Riau," kata Zulfa, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, kondisi saat ini sangat ironis. Data yang menunjukkan sektor migas menyumbang pertumbuhan negatif pada ekonomi Riau menjadi indikasi nyata adanya tata kelola yang belum berpihak pada rakyat.
Dalam hal ini, PWNU Riau menyoroti dua masalah krusial. Pertama, angka PI sebesar US$1 disebut sama sekali tidak sebanding dengan tingkat eksploitasi dan hasil migas yang melimpah dari Riau.
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekstrem antara kekayaan sumber daya alam dengan manfaat yang diterima daerah.
"Ini adalah kegagalan distribusi keadilan. PWNU mendesak adanya amandemen serius terhadap Akta Peralihan BUMD Penerima PI dengan PHR untuk menghilangkan klausul yang jelas-jelas memberatkan daerah," tambah Zulfa.
Kedua, PWNU Riau menyoroti minimnya keterlibatan perusahaan lokal dalam investasi besar yang digelontorkan PHR.
Ia menyatakan tuduhan yang dilayangkan Gubernur Riau mengenai hal ini dinilai sangat beralasan. PWNU Riau menyerukan agar PHR meninjau ulang komitmen dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dan Nahdliyin.
"Investasi massif harusnya memberdayakan UMKM dan menciptakan efek berganda yang nyata, bukan sekadar janji-janji. Jika perusahaan lokal tidak dilibatkan, seluruh investasi itu hanya akan menjadi arus modal keluar (capital outflow) tidak dinikmati masyarakat Riau," jelasnya.
Terkahir, PWNU Riau mendesak seluruh pihak terkait, mulai dari PHR, SKK Migas, hingga Pemerintah Pusat, untuk segera duduk bersama.
"Kepentingan dan kesejahteraan rakyat Riau harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar target lifting atau keuntungan korporasi semata. Ini demi mewujudkan Riau yang berkah dan berkeadilan," pungkasnya. (Mail Has)