SEBALIK.COM, BANDUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran advokasi umat dan keadilan sosial dengan turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GP Ansor yang digelar di Bandung pada 17–19 Oktober 2025.
Kegiatan ini mengangkat tema Gerakan Ekonomi Rakyat sebagai bentuk ikhtiar GP Ansor dalam mendorong kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas peran sosial organisasi di berbagai bidang, termasuk hukum, ekonomi, dan kemanusiaan.
Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gerakan Ekonomi Rakyat merupakan upaya konkret GP Ansor dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Kelompok Usaha Gotong Royong di sektor peternakan, yang akan dikembangkan di lebih dari 22.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Menurut Addin, gerakan ini merupakan bentuk jihad ekonomi yang harus berjalan seiring dengan semangat toleransi dan kolaborasi lintas kelompok sosial.
“Kemandirian ekonomi umat hanya dapat terwujud jika dibangun di atas prinsip toleransi ekonomi dan solidaritas lintas identitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua LBH Ansor Riau, Supriono, S.H., menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat harus diiringi dengan penguatan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan.
“LBH Ansor Riau memandang advokasi hukum bukan sekadar layanan bantuan, tetapi bagian integral dari pemberdayaan umat. Kita berupaya memastikan agar masyarakat kecil, kaum marginal, dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan hukum yang layak,” tegas Supriono.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa LBH Ansor Riau saat ini tengah memperluas jangkauan advokasinya melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil di Riau, baik dalam penanganan kasus hukum, edukasi kesadaran hukum, maupun advokasi kebijakan publik.
“Keadilan sosial tidak dapat berdiri tanpa kesadaran hukum yang merata. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat kapasitas kader Ansor di bidang advokasi hukum agar mampu menjadi pembela keadilan di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Terkait isu nasional yang sedang berkembang, LBH Ansor Riau juga menyoroti pentingnya literasi hukum publik dalam menyikapi konten media yang dapat memicu disinformasi dan intoleransi. Hal ini merespons penayangan program Expose Uncensored di Trans7 pada 13 Oktober 2025, yang dinilai menampilkan narasi menyesatkan tentang pesantren, kiai, dan santri.
“Kami menilai isu semacam ini harus dijawab dengan edukasi hukum dan penguatan wacana publik yang sehat. LBH Ansor Riau siap menjadi garda terdepan dalam membela kehormatan pesantren dan menjaga nilai-nilai kebangsaan,” jelas Supriono.
Selain memperkuat kerja advokasi, LBH Ansor Riau juga berkomitmen mempererat koordinasi dengan LBH GP Ansor Pusat dalam bidang pelatihan hukum, peningkatan profesionalitas paralegal, serta penguatan jaringan bantuan hukum di tingkat daerah.
Di akhir pernyataannya, Supriono menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dan menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada 17 Oktober 2025.
“LBH Ansor Riau akan terus berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Kami membuka akses seluas-luasnya bagi warga yang membutuhkan pendampingan hukum. Karena bagi kami, advokasi adalah bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan umat," tutup advokat Ansor Riau itu. (Rls)