SEBALIK.COM, ROHIL – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi kendala serius. Dari total kebutuhan 57 dapur penyedia makanan bergizi, saat ini baru 13 dapur yang beroperasi.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA, saat menerima kunjungan kerja Anggota Komite III DPD RI, Sewitri, SE, M.Sos, di Kantor Bupati, Senin (6/10/2025).
Rapat diawali dengan sesi perkenalan yang dipandu Asisten III Sekretariat Daerah, Normansyah, yang memaparkan perkembangan program MBG di Rohil serta memperkenalkan jajaran pejabat daerah yang hadir, termasuk Kepala DKPP, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Ketua Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rohil, Safilla Nizar.
Menurut Normansyah, arus informasi dari pemerintah pusat ke daerah masih minim.
“Pelaksana program kerap berkoordinasi langsung dengan sekolah atau masyarakat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Hingga kini kami belum menerima petunjuk teknis resmi,” ujarnya.
Wakil Bupati Jhony Charles menambahkan, koordinasi dengan pelaksana program belum berjalan optimal. Ia meminta dukungan Komite III DPD RI agar informasi dari pemerintah pusat dapat menjangkau pemerintah daerah secara menyeluruh.
Jhony juga menekankan pentingnya standar kualitas dapur, mulai dari higienitas, kelayakan bahan pangan, hingga pengelolaan limbah sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan dapur MBG tambahan di Kecamatan Bangko, Tanah Putih, dan Bagan Sinembah, yang kini menunggu proses realisasi.
Dinas Kesehatan Rohil terus melakukan monitoring kebersihan dapur dan mendorong setiap dapur memperoleh Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (LHS).
Hingga Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 7.411 siswa sekolah serta 73 ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan juga memiliki tim penanggulangan keracunan pangan, tim epidemiologi, dan unit pengendalian risiko kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI, Sewitri, menegaskan kunjungannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan nasional, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pemenuhan gizi masyarakat.
“Program MBG berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), yang memiliki anggaran Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp335 triliun pada 2026,” ujar Sewitri.
Ia menambahkan, peningkatan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menanggulangi permasalahan gizi masyarakat. Keberhasilan program akan lebih optimal apabila seluruh proses pelaksanaannya berjalan efektif dan transparan, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. (*)