SEBALIK.COM , PEKANBARU – Ketegasan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam meminta perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau untuk menggunakan plat kendaraan Riau (BM) mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata meningkatkan pendapatan pajak daerah demi kesejahteraan masyarakat Riau. Menurut sejumlah pihak, kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dibandingkan membebani masyarakat kecil.
Salah satu tokoh masyarakat, Herman, menilai selama ini perusahaan besar yang mengeruk hasil bumi Riau justru kerap menggunakan plat luar daerah, sehingga pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah.
“Daripada majakin wong cilik, lebih baik perusahaan-perusahaan besar itu yang dipajakin. Mereka sudah lama menikmati hasil bumi Riau, tapi dampaknya jalan rusak, masyarakat yang jadi korban,” ujar Herman, Kamis (2/10/2025)
Kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan besar bahkan kerap memakan korban jiwa. Banyak masyarakat kehilangan nyawa akibat kecelakaan di jalan berlubang dan rusak parah.
Tak hanya masyarakat, dukungan kepada Gubri juga datang dari Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis. Ia menegaskan, aturan ini diarahkan untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayar pajak kendaraan di daerah tersebut.
“Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jadi wajar kalau perusahaan besar diarahkan untuk taat aturan ini,” jelas Budiman.
Kader Gerindra itu juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi terhadap kendaraan berplat luar daerah, melainkan upaya untuk mendorong semua pihak turut berkontribusi dalam pembangunan Riau.
Ia juga menyinggung persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang kerap disebabkan kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang tidak sesuai dengan kelas jalan, sementara anggaran perbaikan masih sangat terbatas.
“Dengan kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan, kita berharap kemajuan Provinsi Riau dapat tercapai,” pungkasnya.
Langkah Gubernur Wahid ini disebut sebagai perjuangan untuk mengembalikan hak masyarakat Riau.
Dengan penerapan aturan penggunaan plat BM bagi perusahaan di Riau, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) Riau bisa meningkat signifikan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga lebih terjamin. (Maoelana)