SEBALIK.COM , PEKANBARU – Pemprov Riau memprioritaskan pada Anggaran Perubahan 2025 untuk melunasi utang tunda bayar tahun 2024 senilai Rp 1,7 triliun.
Gubernur Riau, Abdul Wahid menegaskan, priortas lain seperti infrastruktur dan pendidikan tetap dilanjutkan meski dengan keterbatasan anggaran.
Wahid menekankan, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus dijalankan, terutama Universal Health Coverage (UHC).
“Kita ada kewajiban UHC. Kalau tidak ditambah pembiayaannya, ada ribuan masyarakat kita yang berobat tidak bisa di-cover oleh BPJS. Makanya ini harus kita selamatkan,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Menurut Wahid, belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan meski Pemprov sedang menanggung beban utang besar.
Adapun skema pembayaran utang dilakukan bertahap sesuai kemampuan kas daerah.
Wahid mencontohkan, jika pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk Rp 10 miliar dalam sehari, maka sebagian dari jumlah itu langsung dialokasikan untuk membayar utang, di luar kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai.
“Utang ini dibayar dari PAD yang ada. Maka itu kita terus menggenjot PAD, dan utang bisa dibayar sesuai dengan pendapatan kita,” sebutnya.
Tunda bayar tersebut terungkap setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan 2024.
Kondisi itu pula yang membuat Pemprov Riau hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (*)