SEBALIK.COM , PEKANBARU – Pemprov Riau menegaskan bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 fokus untuk pergeseran anggaran sesuai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“APBD Perubahan kita rancang semata-mata untuk memastikan bahwa seluruh pergeseran anggaran tahun 2025 sudah terkomunikasikan secara utuh dan terkonfirmasi. Sehingga kita bisa menutup tahun anggaran 2025 dengan baik,” ujar Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi di Gedung Rapat Melati, Senin (22/9/2025).
Disebutkan, satu beban yang harus diselesaikan Pemprov Riau saat ini adalah pembayaran hutang dan tanggung jawab kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil dan pengelola pendapatan diminta tetap optimistis mengejar target hingga akhir tahun.
“Kita harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai cara dan komitmen yang sudah dibangun, termasuk kerja sama dengan perusahaan dalam pengelolaan pajak daerah. Kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah daerah harus dibarengi dengan pelunasan kewajiban pajak,” tegasnya.
Pemprov menekankan perlunya kolaborasi lintas OPD dalam menggenjot pendapatan. Tidak hanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi DPMPTSP, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Dinas PUPR.
Lebih lanjut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyoroti potensi pajak alat berat yang belum dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak 2024.
“Pak Mendagri menekankan perlunya optimalisasi pajak alat berat. Ini peluang besar yang harus kita garap untuk memperkuat APBD,” tambahnya.
Dengan optimalisasi berbagai sumber pendapatan, Pemprov Riau berharap APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan. (Maoelana)