SEBALIK.COM , KEPRI - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membuat pernyataan sikap tentang politik Nasional.
KAHMI merekomendasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) periode berikutnya melalui demokrasi perwakilan, atau lewat pilihan DPRD.
Bahkan, rekomendasi itu disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada penutupan Pertemuan Regional se-Sumatera Majelis Nasional KAHMI di Batam, Kepri, Sabtu (20/9/2025).
"Pertemuan KAHMI di Batam menyepakati beberapa rekomendasi. Di antaranya rekomendasi pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pilihan di DPRD," ujar Presidium Majelis Nasional KAHMI, M Rifky.
Ditambahkannya, semua kesepakatan pada pertemuan regional di Batam dinamakan sebagai Piagam Batam.
Menurut Rifky, pulau Sumatera ini merupakan pusat lahirnya intelektual bangsa.
Oleh sebab itu Ketua Komisi II DPR RI ini yakin rekomendasi yang dimuat pada Piagam Batam adalah hasil pemikiran cemerlang intelektual.
Termasuk rekomendasi pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pertemuan regional Majelis Nasional KAHMI di Batam ini.
Terkait rekomendasi pilkada lewat pilihan DPRD, Tito menilai bahwa pilihan pilkada via DPRD masih merupakan proses demokratis.
Dan kata Tito, dalam UUD 1945, pemilihan kepala daerah itu disyaratkan pilihan demokratis, bukan pemilihan langsung.
"Dalam undang-undang dasar, pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu disebutkan dilakukan secara demokratis. Artinya, bisa lewat pemilihan langsung atau melalui perwakilan di DPRD," ujar Tito.
"Tidak ada larangan konstitusi pemilihan kepala daerah lewat DPRD," tambahnya.
Namun menurut Tito, untuk mengembalikan kembali pemilihan langsung yang selama ini berlaku kepada pemilihan DPRD, bukanlah pekerjaan gampang. "Perlu upaya dan kajian mendalam lagi," katanya.
Pada pertemuan regional Majelis Nasional KAHMI se-Sumatera dihadiri pengurus Majelis Wilayah (provinsi) dan Majelis Daerah (kabupaten/kota) KAHMI se-Sumatera.
Selain itu hadir juga gubernur se-Sumatera, antara lain Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Gubernur Bengkulu Helmi, Gubernur Jambi Al Haris, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. (*)