SEBALIK.COM, BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya menjadikan akses keuangan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pleno II Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bengkalis, Khairi Fahrizal, di Ruang Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (4/12/2025).
Dalam paparannya, Khairi yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Bapenda menyampaikan bahwa capaian program TPAKD menunjukkan hasil positif sepanjang 2025. Salah satu yang menonjol adalah realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga November 2025 telah mencapai 99,66 persen, dengan nilai penyaluran meningkat dari Rp791 miliar (2024) menjadi Rp823 miliar (2025). Pemerintah optimistis angka itu dapat melampaui 100 persen hingga akhir tahun.
Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mencatat performa mengesankan dengan realisasi sebesar 158 persen, atau meningkat dari Rp17,6 miliar pada 2024 menjadi Rp41,56 miliar pada 2025. Meski demikian, Khairi mengingatkan perlunya evaluasi agar penyaluran benar-benar terserap oleh sektor produktif dan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, capaian program “Satu Rekening, Satu Pelajar” dilaporkan masih rendah, yakni 66,29 persen, turun dari 97 persen pada tahun sebelumnya.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemda. Salah satu opsi yang didorong adalah menjadikan pembukaan rekening sebagai syarat administrasi pendidikan sejak taman kanak-kanak. Integrasi budaya menabung dalam kegiatan belajar juga perlu diperkuat untuk membangun literasi keuangan sejak dini,” jelas Khairi.
Ia menambahkan bahwa mulai tahun depan capaian TPAKD akan menjadi bagian dari evaluasi nasional dan turut memengaruhi penilaian kinerja kepala daerah. Karena itu, pelaksanaan program TPAKD harus semakin terencana, menyeluruh, dan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi serta digitalisasi sektor keuangan.
Rakor Pleno II ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala OJK Provinsi Riau Yeki Arman, perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau, Bank Mandiri, BRI, BRK Syariah, Pegadaian, lembaga pembiayaan UMi, serta akademisi Polbeng, ISNJ, dan STAIN. Perwakilan kecamatan se-Kabupaten Bengkalis juga mengikuti kegiatan secara daring. (*)
