SEBALIK.COM, BAGANSIAPIAPI — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendorong percepatan pencapaian Open Defecation Free (ODF) di seluruh desa setelah sejumlah bantuan sanitasi, termasuk pembangunan jamban, tertahan karena belum terpenuhinya persyaratan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Kesehatan, Ners Afrida S.Kep, SKM, M.Kes, dalam kegiatan koordinasi lintas sektor percepatan ODF tahun 2025 di Bagansiapiapi, Kamis (4/12/2025).
Afrida mengungkapkan bahwa hingga kini capaian ODF Rohil baru berada pada angka 52 persen, atau 99 desa, sementara 48 desa lainnya belum memenuhi indikator ODF. Kondisi ini menyebabkan berbagai bantuan program pusat dan daerah, termasuk pembangunan jamban dari Dinas Perkim, tidak dapat disalurkan.
Ia meminta camat, penghulu, lurah, dan Puskesmas menyusun rencana kerja yang lebih terarah dan memastikan target ODF dapat dipenuhi.
“Perkuat kepemimpinan di kecamatan dan kepenghuluan, lalu lakukan pendekatan yang humanis berbasis masyarakat. Semua harus saling berkoordinasi agar capaian ODF dapat terpenuhi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa percepatan ODF bukan hanya bagian dari pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, tetapi juga menjadi syarat penting bagi Rohil untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat di tingkat nasional. Selain itu, keberhasilan ODF memiliki kontribusi besar terhadap penurunan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, yang terkait erat dengan risiko stunting.
Afrida menyebut Kecamatan Sinembah Raya sebagai satu-satunya wilayah yang telah mencapai ODF 100 persen. Dengan tersisa 48 desa, ia menilai percepatan sangat mungkin dilakukan selama ada komitmen dan koordinasi lintas sektor.
Ia juga mendorong optimalisasi TP Posyandu yang kini mengintegrasikan enam layanan, termasuk pelaporan kebutuhan sanitasi. ODF, tegasnya, bukan hanya soal keberadaan fasilitas jamban, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat untuk tidak lagi buang air besar sembarangan.
Sementara itu, Ketua Panitia Joko Sujarno menekankan pentingnya kolaborasi antara Puskesmas, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lain. Menurutnya, keberhasilan ODF harus diukur dari keberlanjutan perilaku masyarakat, bukan hanya dari pembangunan infrastruktur sanitasi.
Kegiatan ini diikuti 140 peserta, terdiri dari 18 camat, 21 kepala Puskesmas, 21 penanggung jawab kesehatan lingkungan, 75 penghulu, serta sejumlah OPD terkait. Narasumber berasal dari Seksi Kesling SDA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Bappeda Rohil.
Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa-desa yang telah berhasil memenuhi indikator ODF, diserahkan secara simbolis oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan. (*)
