SEBALIK.COM, BANGKINANG KOTA – Dalam upaya memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar menjajaki kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UPTT) Bangkinang.
Audiensi antara kedua pihak digelar di Ruang Mediasi Lantai II Gedung Rektor UPTT, Jalan Tuanku Tambusai, Rabu (15/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah, didampingi Anggota Mustaqim Akbar serta staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sekretariat Bawaslu Kampar.
Kedatangan rombongan diterima oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Ketua Pusat Kajian Hukum, Yuli Heriyanti, serta Ketua Program Studi S1 Hukum, Dr. Hafiz Sutrisno.
Dalam sambutannya, Syawir Abdullah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pihak kampus. Ia berharap kerja sama yang akan dijalin dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesadaran hukum dan demokrasi di kalangan mahasiswa.
“Bawaslu Kampar pernah bekerja sama dengan Universitas Pahlawan sebelumnya, namun belum maksimal. Kali ini kami ingin membangun kolaborasi yang berkelanjutan agar mahasiswa bisa menjadi mitra strategis dalam pengawasan demokrasi,” ujar Syawir.
Ia menegaskan, meski saat ini bukan masa tahapan Pemilu, Bawaslu Kampar tetap aktif melakukan sosialisasi dan membangun jaringan pengawasan berbasis kampus.
“Kami ingin mahasiswa memahami tugas dan fungsi pengawasan, sehingga mereka bisa berkontribusi positif terhadap proses demokrasi, baik sekarang maupun di masa mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kampar Mustaqim Akbar menjelaskan bahwa kerja sama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, magang, maupun kegiatan ilmiah lain di lingkungan Bawaslu.
“Bawaslu siap menjadi mitra akademik bagi mahasiswa hukum. Sinergi ini akan memperluas pemahaman tentang pengawasan pemilu sekaligus memperkuat literasi hukum di masyarakat,” jelasnya.
Dari pihak kampus, Yuli Heriyanti dan Dr. Hafiz Sutrisno menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Mereka menyatakan kesiapan Fakultas Hukum UPTT untuk menindaklanjuti kerja sama secara teknis melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga.
“Kami sangat mendukung langkah Bawaslu Kampar. Sosialisasi kelembagaan dan produk hukum, termasuk JDIH Bawaslu, sangat penting agar mahasiswa memahami peran strategis lembaga pengawas pemilu,” ungkap Yuli.
Melalui sinergi ini, diharapkan Bawaslu Kampar dan Universitas Pahlawan dapat bersama-sama memperkuat nilai integritas, partisipasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Kampar. (*)
