SEBALIK.COM , PEKANBARU – Setelah cukup lama dikabarkan cuti hamil dan melahirkan, Anggota DPRD Riau Nalladia Ayu Rokan akhirnya kembali terlihat mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Riau, Senin (6/10/2025).
Agenda paripurna kali ini membahas Penyampaian Pendapat Kepala Daerah terhadap dua Ranperda, yakni tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik serta Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
Ketua Fraksi Golkar itu datang lebih awal sebelum sidang dimulai. Ia menempati kursi di deretan meja kedua dari depan, bersebelahan dengan politisi Golkar dari Dapil Indragiri Hilir, Zulaikha. Tepat di sisi kanan Nalla, tampak duduk Sella Pitaloka, istri Bupati Pelalawan.
Kehadiran keduanya mencuri perhatian. Sebelum paripurna dimulai, Nalla dan Sella terlihat akrab berbincang bahkan sempat berfoto bersama.
Rapat paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, didampingi Ahmad Tarmizi. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Sidang dimulai sekitar pukul 11.50 WIB dan diikuti oleh 36 anggota DPRD Riau. Agenda awal rapat membahas penyampaian pendapat kepala daerah terkait Ranperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik.
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau mengirimkan surat resmi kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Nalladia Ayu Rokan. Surat tersebut dikirimkan karena Nelladia tercatat jarang menghadiri rapat paripurna belakangan ini.
Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, menjelaskan bahwa kebijakan pengetatan absensi sudah diberlakukan sejak 4 September 2025.
“Kami bersama pimpinan dan seluruh fraksi sudah sepakat, setiap anggota dewan yang tidak hadir tiga kali sidang paripurna berturut-turut, akan langsung kami surati melalui ketua fraksinya masing-masing,” ujarnya.
Terkait absennya Nalladia, Imustiar menyebut hal itu terjadi lantaran yang bersangkutan baru saja selesai melahirkan.
“Memang Bu Nella masih dalam kondisi pemulihan usai melahirkan. Itu yang menjadi penyebab utamanya,” tambahnya.
Meski begitu, BK menegaskan aturan tetap harus berjalan agar disiplin anggota dewan dapat terjaga. Surat kepada Fraksi Golkar tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang diberlakukan secara adil kepada seluruh anggota tanpa terkecuali. (Maoelana)
