SEBALIK.COM , PEKANBARU - Fraksi PKB DPRD Riau mengapresiasi sikap Gubernur Abdul Wahid yang menyerahkan sepenuhnya proses seleksi pejabat eselon II kepada pansel tanpa intervensi.
Sikap ini menunjukkan komitmen gubernur dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
"Kami melihat gubernur tidak akan ikut campur dalam proses seleksi. Pansel diberi ruang penuh untuk bekerja sesuai aturan," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir.
Ia menjelaskan bahwa netralitas gubernur dalam proses seleksi pejabat sangat penting untuk memastikan hasil yang objektif.
Dengan demikian, pejabat yang terpilih nantinya benar-benar berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan politik.
"Ini langkah positif yang harus kita dukung bersama,” imbuhnya.
Pansel memiliki tugas besar dalam menilai dan memilih kandidat terbaik untuk menduduki 20 posisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Riau.
Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam proses seleksi menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap birokrasi semakin meningkat.
Fraksi PKB akan ikut mengawasi proses seleksi ini secara konstruktif. DPRD Riau sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme.
"Kami ingin hasil seleksi ini benar-benar menghasilkan pejabat yang siap bekerja dan mengabdi untuk masyarakat Riau," sebutnya.
Selain itu, Kasir menyebutkan bahwa semangat Gubernur Abdul Wahid untuk membentuk birokrasi yang bersih dan sehat harus didukung oleh semua pihak.
Baik DPRD, masyarakat, maupun birokrat sendiri, harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas proses ini.
"Kalau semua pihak bersatu, maka reformasi birokrasi di Riau bukan hal yang mustahil," jelasnya.
Ia berharap, pejabat yang terpilih nantinya mampu memahami tugas dan fungsi jabatan yang akan diemban. Penempatan pejabat sesuai kompetensi dan pengalaman akan sangat menentukan kualitas kinerja pemerintahan daerah ke depan.
“Jangan sampai ada pejabat yang ditempatkan tidak sesuai bidangnya. Itu bisa berpengaruh terhadap kinerja," jelasnya.
Fraksi PKB meyakini proses seleksi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat pondasi birokrasi di Riau.
Jika berjalan baik, maka akan lahir pejabat-pejabat profesional yang dapat membantu Gubernur mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
