SEBALIK.COM , PEKANBARU - DPRD Riau menyatakan komitmen dalam mendukung dan mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR).
Hal itu terungkap dalam pertemuan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) dan DPRD Riau, Selasa (9/9/2025) sore.
Bahkan anggota dewan memulai gerakan donasi pribadi sebagai bentuk dukungan konkret dan saat ini sudah terkumpul Rp 35 juta.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Riau dihadiri Ketua DPRD Kaderismanto, Wakil Ketua Riau Parisman Ihwan, serta perwakilan Fraksi PKS, PKB, dan PDI-P.
Dari pihak LAMR hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Sekretaris Umum Datuk Jonnaidi Dasa, Bendahara Umum Datuk Fadli, serta tim perumus naskah akademik DIR, Erwan.
Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menyampaikan apresiasi atas sambutan DPRD Riau terhadap gagasan pembentukan daerah istimewa Riau.
Ia juga meluruskan isu miring yang sempat muncul di masyarakat terkait tuduhan bahwa gagasan ini berkaitan dengan gerakan separatisme.
“Ada yang menyebut ini sebagai gerakan Riau merdeka. Itu sama sekali tidak benar. Gagasan ini justru lahir dari kecintaan terhadap NKRI, dengan mengedepankan keunikan budaya Melayu dan kontribusi besar Riau dalam sejarah nasional,” ujar Datuk Seri Taufik.
Menanggapi paparan tersebut, sejumlah anggota DPRD menyatakan dukungan.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, Suyadi, menyebutkan bahwa gagasan DIR merupakan aspirasi masyarakat yang perlu didorong bersama.
“Ini adalah kehendak rakyat, keinginan luhur masyarakat Riau. Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan penuh,” kata Suyadi.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Suyadi menyumbangkan dana sebesar Rp 25 juta untuk mendukung kerja BPP DIR.
Langkah ini diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Golkar, Parisman Ihwan, yang turut memberikan donasi sebesar Rp 10 juta. Total donasi sudah terkumpul sebanyak Rp 35 juta.
Gerakan donasi inipun mendapat tanggapan positif dari fraksi lain. Perwakilan Fraksi PKB dan PKS menyatakan akan membawa usulan penggalangan dana dalam rapat internal.
Dukungan itu sebagai bentuk partisipasi lembaga terhadap proses pembentukan naskah akademik dan penguatan dasar hukum DIR.
Sementara itu, perumus naskah akademik, Erwan menjelaskan, gagasan daerah istimewa tidak lepas dari posisi Riau sebagai pusat tamadun budaya Melayu yang memiliki kekhasan sejarah, nilai adat, dan kontribusi strategis terhadap negara.
“Gagasan ini bukanlah upaya untuk membedakan diri secara eksklusif, tapi pengakuan terhadap karakteristik Riau yang khas, dan menjadikan nilai-nilai Melayu sebagai kekuatan dalam pembangunan nasional,” ujar Erwan. (*)
