SEBALIK.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat. Karena itu, kualitas layanan KUA harus terus ditingkatkan dan tidak boleh lambat maupun berbelit-belit.
Penegasan tersebut disampaikan Wamenag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menurut Romo Syafi’i, keberadaan KUA yang tersebar hingga tingkat kecamatan menjadikan unit layanan tersebut sebagai titik temu utama masyarakat dengan negara dalam urusan keagamaan. Persepsi publik terhadap Kementerian Agama, kata dia, sangat ditentukan oleh pengalaman layanan yang diterima masyarakat di KUA.
“Bimas Islam adalah wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat. Jangan sampai masih ada keluhan layanan KUA yang lambat atau berbelit-belit. KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang solutif, inklusif, dan responsif,” tegasnya.
Wamenag juga meminta agar program Revitalisasi KUA terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menyiapkan layanan keagamaan yang adaptif terhadap kebutuhan umat di masa depan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak semata bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dalam melayani kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat secara bermartabat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad melaporkan capaian kinerja layanan yang menunjukkan tren positif. Indeks Layanan Bimbingan Perkawinan, misalnya, telah mencapai skor 82 dan dinilai efektif dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga.
Meski demikian, Abu Rokhmad mengakui bahwa layanan zakat dan wakaf masih memerlukan penguatan. Saat ini, indeks layanan di sektor tersebut baru mencapai skor 57,2 dan menjadi salah satu fokus perbaikan ke depan.
Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan Bimas Islam juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia mengapresiasi capaian kinerja yang terukur melalui berbagai indeks layanan dan menegaskan komitmen DPR untuk mendukung kebijakan serta alokasi anggaran yang dibutuhkan.
“Indeks penilaian layanan keagamaan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Komisi VIII DPR RI akan terus mendukung agar rekomendasi Rakernas ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wamenag turut menyerahkan penghargaan kepada lima Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan kinerja anggaran terbaik, yakni Kanwil Jawa Timur, Gorontalo, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan mutu pelayanan.
Menutup arahannya, Wamenag mengingatkan seluruh jajaran Bimas Islam agar tidak cepat berpuas diri. “Capaian indeks layanan patut disyukuri, namun tantangan ke depan menuntut kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat,” pungkasnya. (*)