SEBALIK.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi ini menjadi langkah tegas Pemprov Riau untuk memastikan perusahaan daerah benar-benar dikelola secara profesional dan berorientasi pada kinerja.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa keberadaan BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban keuangan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan BUMD yang tidak menunjukkan kinerja sepadan dengan struktur organisasi dan biaya operasional yang dikeluarkan.
Menurutnya, persoalan utama yang menghambat kinerja BUMD adalah lemahnya tata kelola perusahaan serta struktur organisasi yang tidak efisien. Sejumlah BUMD memiliki susunan jabatan yang besar, namun tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan maupun kontribusi nyata bagi daerah.
“BUMD tidak boleh hanya besar di struktur, tetapi kecil di hasil. Jika tidak mampu menghasilkan dan memberi manfaat bagi daerah, maka harus dievaluasi secara serius,” tegas SF Hariyanto saat menyampaikan evaluasi akhir tahun di Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).
Ia menekankan bahwa direksi dan jajaran pimpinan BUMD dituntut untuk bekerja secara profesional, fokus pada pengembangan usaha, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah. Penambahan beban operasional tanpa perencanaan matang dinilai hanya akan memperburuk kondisi perusahaan daerah.
Selain BUMD di sektor energi dan perkebunan, Pemprov Riau juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). SF Hariyanto menyebut bahwa tata kelola serta kelengkapan struktur organisasi BRKS belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, sehingga berpotensi menghambat kinerja dan daya saing bank daerah tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa kontribusi BRKS terhadap daerah mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, padahal bank tersebut memiliki jaringan layanan yang luas dan seharusnya mampu menjadi salah satu penopang utama PAD Provinsi Riau.
“Ini harus dilihat secara objektif. Apakah masalahnya ada pada tingginya biaya operasional, manajemen, atau faktor lain. Semua akan kita evaluasi tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Melalui evaluasi total ini, Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola BUMD agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah berharap ke depan seluruh BUMD mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. (*)