SEBALIK.COM – Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, tengah menggulirkan rencana pembangunan jembatan lintas negara yang akan menghubungkan Melaka dengan Provinsi Riau, Indonesia. Proyek ambisius ini diperkirakan memiliki panjang lebih dari 47 kilometer dan digadang-gadang menjadi salah satu infrastruktur strategis di kawasan Selat Malaka.
Rencana tersebut diprakarsai Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh. Jembatan direncanakan membentang dari Pantai Pengkalan Balak, Masjid Tanah, Melaka, dan terhubung langsung ke wilayah Indonesia. Sebagai tahap awal, pemerintah Melaka akan memulai studi kelayakan pada Januari mendatang dengan anggaran sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kajian konsultan terkait aspek teknis, potensi ekonomi, serta skema logistik pembangunan jembatan lintas negara tersebut. Ab Rauf optimistis proyek ini mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru bagi Melaka.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah Melaka juga merancang pengembangan kawasan industri terpadu seluas sekitar 5.000 hektare di wilayah Masjid Tanah. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang terintegrasi dengan infrastruktur jembatan.
Namun, rencana besar ini menuai kritik tajam dari kalangan oposisi. Mengutip laporan Free Malaysia Today edisi Selasa (23/12/2025), pemimpin oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, mempertanyakan kelayakan finansial proyek tersebut di tengah kondisi fiskal negara bagian yang dinilainya masih rapuh.
Yadzil menilai pendapatan tahunan Melaka saat ini sebagian besar terserap untuk belanja operasional, sementara negara bagian juga masih menanggung utang kepada pemerintah federal. Ia meragukan kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung beban utang baru bernilai miliaran ringgit.
“Bagaimana kita bisa meyakinkan publik untuk mengambil utang baru, sementara kewajiban lama saja belum terselesaikan?” ujar Yadzil, dikutip dari kaltimpost.jawapos.com.
Ia juga menyoroti ketergantungan Melaka terhadap dana pemerintah pusat, bahkan untuk pembiayaan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan. Menurutnya, mengharapkan pemerintah federal membiayai megaproyek ini di tengah tekanan ekonomi nasional bukanlah langkah realistis.
Lebih jauh, Yadzil memperingatkan risiko jika proyek tersebut diserahkan kepada pihak swasta. Ia menilai tarif tol yang tinggi berpotensi membebani masyarakat, sementara manfaat ekonomi dari sisi Indonesia juga dipertanyakan karena wilayah yang dihubungkan bukan merupakan pusat ekonomi utama.
“Jika konsesi ini gagal, pada akhirnya pemerintah yang harus melakukan bailout menggunakan uang rakyat. Risiko terbesar tetap ditanggung masyarakat,” tegas anggota Dewan Legislatif Bemban tersebut.
Selain persoalan ekonomi, Yadzil juga mengingatkan potensi dampak lingkungan, khususnya kerusakan ekosistem pesisir akibat pembangunan infrastruktur berskala besar di kawasan pantai Selat Malaka. (*)