SEBALIK.COM, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Hingga Minggu (28/12/2025), jumlah warga meninggal dunia tercatat mencapai 1.140 orang, sementara 163 warga lainnya masih dinyatakan hilang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa penambahan korban jiwa terjadi setelah tim SAR gabungan menemukan dua jasad korban di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.
“Hari ini tim SAR gabungan menemukan dua jasad korban di Bener Meriah dan Aceh Utara. Dengan demikian, total korban jiwa dari tiga provinsi terdampak menjadi 1.140 orang,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Selain korban meninggal, BNPB mencatat masih ada 163 warga yang belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian. Operasi SAR terus dilakukan secara intensif untuk menekan jumlah korban hilang.
“Masih terdapat 163 nama yang dinyatakan hilang. Proses pencarian terus dilakukan tanpa henti, termasuk pada akhir pekan dan malam hari,” kata Abdul Muhari.
Ia menjelaskan, berdasarkan evaluasi lapangan, di sejumlah titik permukiman dan pusat aktivitas warga hampir dipastikan tidak ada lagi jasad korban yang tertimbun. Meski demikian, operasi pencarian belum dihentikan dan masih difokuskan pada area-area yang dinilai berpotensi menjadi lokasi pencarian lanjutan.
BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dilakukan tanpa mengenal hari libur. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus mengoptimalkan upaya tanggap darurat dan percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
“Penanganan terus kita lakukan secara maksimal agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat,” ujar Abdul Muhari.
Memasuki fase transisi darurat, BNPB mencatat adanya kemajuan dalam pemulihan, khususnya perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik. Di wilayah Langkahan, Aceh Utara, pembukaan dan pembersihan akses jalan dilakukan siang dan malam, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.
Proses pemulihan dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak, antara lain Kementerian PUPR, BNPB, TNI, Polri, BPBD, serta relawan. Pemerintah berharap fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dapat kembali difungsikan pada awal semester genap Januari 2026.
“Target kita, pada minggu pertama Januari, beberapa fasilitas pendidikan yang terdampak sudah bisa kembali digunakan. Untuk sekolah yang masih membutuhkan perbaikan, akan disiapkan tenda darurat sebagai solusi sementara,” pungkas Abdul Muhari. (*)