SEBALIK.COM, JAKARTA — Provinsi Riau tercatat masuk dalam 10 besar provinsi dengan realisasi pendapatan terendah hingga akhir November 2025. Kondisi ini menempatkan Riau bersama sejumlah daerah lain seperti Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membenahi tata kelola keuangan guna mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Tito berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir Desember, mengingat pada 31 Desember 2024 lalu total realisasi pendapatan daerah mampu mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik dan lebih tinggi,” ujar Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya belanja pemerintah akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong konsumsi rumah tangga.
Selain itu, belanja daerah juga berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap bergerak dan produktif. Konsumsi rumah tangga sendiri menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memaparkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah. Ia memberikan apresiasi kepada daerah dengan kinerja baik, sekaligus mengingatkan daerah dengan realisasi rendah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan.
Hingga 30 November 2025, sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi antara lain Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten dan kota, Mendagri juga mencatat sejumlah daerah dengan capaian realisasi tertinggi maupun terendah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah. (*)