SEBALIK.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai melakukan kajian komprehensif terkait rencana pelimpahan pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution di Rumbai, Pekanbaru, kepada pihak ketiga. Kajian ini dilakukan merespons aspirasi para pendukung PSPS Pekanbaru yang menginginkan klub kebanggaan mereka dapat mengelola stadion tersebut secara mandiri.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Yurnalis Basri, mengatakan bahwa rencana ini masih berada pada tahap awal. Pemerintah masih menghitung seluruh aspek manfaat dan potensi risiko sebelum keputusan final diambil.
“Kita sedang menjejaki untuk pengelolaan kepada pihak ketiga. Masih draf rancangan, kita hitung dulu untung ruginya,” ujar Basri, Kamis (27/11/2025).
Basri juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah selama ini cukup fleksibel dalam menetapkan tarif sewa stadion. Pada era Gubernur Syamsuar (2019–2024), tarif disepakati sebesar Rp50 juta per tahun. Namun setelah adanya permintaan keringanan dari PSPS, tarif diturunkan menjadi Rp30 juta per tahun.
Pada masa pemerintahan Gubernur Abdul Wahid, permintaan keringanan kembali diajukan. Tarif turun menjadi Rp15 juta, bahkan akhirnya digratiskan untuk kebutuhan pertandingan.
Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung klub lokal, Basri mengakui kondisi tersebut menimbulkan dilema. Stadion merupakan aset daerah yang idealnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Aset pemerintah tidak bisa terlalu diandalkan untuk PAD, tetapi tetap harus kita kelola dengan prinsip pelayanan publik,” jelasnya.
Jika kelak pengelolaan diserahkan ke pihak ketiga, pemerintah provinsi hanya akan bertindak sebagai pengawas. Seluruh operasional, pemeliharaan, serta manajemen stadion akan berada di bawah kendali pengelola baru.
Kajian kelayakan, termasuk analisis biaya dan potensi pendapatan, ditargetkan selesai pada tahun depan. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar keputusan mengenai masa depan Stadion Kaharudin Nasution yang selama ini menjadi markas PSPS Pekanbaru. (*)