SEBALIK.COM, BOGOR – Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan komitmen memperkuat kawasan perbatasan dengan kehadiran Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang digelar BNPP RI, Selasa (18/11/2025).
Rapat koordinasi ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP serta Mendagri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP. Forum tersebut membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan agar selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pembangunan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai wilayah belakang, tetapi sebagai beranda depan Indonesia yang mencerminkan wajah negara. Karena itu, pembangunan diarahkan untuk memperkuat aspek politik, pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Visi pengelolaan perbatasan 2025–2029 adalah mewujudkan kawasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Selain itu, BNPP menekankan pentingnya sistem pengawasan lintas batas yang lebih kokoh, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan tata ruang yang berkelanjutan, dan perbaikan tata kelola kelembagaan agar koordinasi antarinstansi lebih efektif.
Rumusan kebijakan yang dihasilkan dari Rakorendal ini diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan perbatasan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang siap menyambut Indonesia Emas 2045. (*)