SEBALIK.COM, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh camat dan lurah, bertempat di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rabu (27/8/2025).
Pada Rakor tersebut, Agung meminta para camat dan lurah di lingkungan pemerintah kota setempat untuk sama-sama bergotong royong menyelesaikan berbagai persoalan di Pekanbaru.
Dikatakan Wali Kota Agung, ada beberapa persoalan yang dibahas dengan para camat dan lurah, seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, penertiban PKL, penanganan kasus HIV-AIDS dan sampah.
"Kita tidak ingin ada lagi masing-masing mengelompokkan diri bahwa ini bukan kewenangan ini, ini kewenangan ini, sehingga tidak bisa dikerjakan," tegas Wali Kota Agung.
"Yang kami inginkan semua saling membantu, berkolaborasi, tentu bergotong royong menyelesaikan beberapa persoalan yang kami ketahui dan kami berikan pemahaman," ulasnya.
Disebutkan Wali Kota Agung, kolaborasi OPD bersama camat dan lurah telah dimulai melalui pendataan anak putus sekolah dan stunting. Kerjasama tersebut berjalan efektif dan berhasil mendata ribuan anak putus sekolah dan yang mengalami stunting.
"Sejauh ini data yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Contohnya anak putus sekolah, ternyata anak putus sekolah di Pekanbaru saat ini 1.778 orang," ungkapnya.
Kemudian untuk stunting, terang Wali Kota Agung, data awal sesuai yang dilaporkan Dinas Kesehatan dan Dinas Dalduk KB, anak stunting di wilayah setempat hanya sekitar 200 orang.
"Dalam beberapa kali rapat selalu disampaikan angkanya itu sekitar 200-an. Namun setelah kita menggerakkan kader posyandu maupun kader KB dan masyarakat, ternyata lebih efektif dan terkumpul 10 kali lipat. Terdata ada 2.000 anak stunting," ucapnya.
Pada Rakor tersebut pula, Agung turut mengapresiasi kerja camat, lurah, kader posyandu dan KB terkait pembaruan data. Menurutnya, mungkin lebih baik menerapkan pola kerja berdasarkan pendataan langsung di lapangan, ketimbang data yang diperoleh tanpa pendataan langsung di lapangan.
Agung juga mengajak camat dan lurah untuk lebih responsif terhadap persoalan warga. Agung ingin semua turun langsung dan cepat merespons keluhan masyarakat, jangan menunggu masalah besar baru bergerak. (Maoelana)