Oleh: Zup Dompas Usman
Tulisan ini dibuat sebagai bentuk partisipasi intelektual dan kepedulian penulis sebagai anak watan. Sekaligus menjawab Surat Terbuka Tuan Nohamsyah Abdul Wahab, selaku Ketua Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP-DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir. Merupakan sebuah Prolog dari Naskah Kajian Akademik. Bagian lengkap naskah kajian akan menyusul.
hangat desir angin pesisir
dari utara Selat Melaka
lembut membelai Kota Dumai
bertemu suhu dari lima penjuru
degup ratusan dada dalam satu letup
pisahkan kami
bukan untuk pergi
tapi untuk bersatu kembali
Di Hotel The Zuri Dumai, Ahad 26 Juli 2026, ratusan suara dari Bengkalis, Siak, Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti bertemu dalam satu hajat besar: pemekaran.
Para tokoh masyarakat dan pejabat sepakat, Riau bagian pesisir butuh rumah sendiri. Bukan untuk meninggalkan Pekanbaru, tetapi untuk mendekatkan pelayanan. Pemekaran ini bukan perpecahan. Ini adalah penguatan. Riau Daratan tetap kuat, dan Riau Pesisir akan menjadi sayapnya yang baru.
Dalam pertemuan yang kemudian disebut Mufakat Dumai itu muncul dua opsi nama: Riau Pesisir dan Siak Sri Indrapura sebagai calon provinsi DOB. Yang pertama deskriptif, aman, dan geografis. Tapi hambar. Tidak punya nyawa. Yang kedua punya darah. Punya sejarah lebih dari 300 tahun Kesultanan Siak Sri Indrapura¹ yang pernah menjadi mercusuar peradaban Melayu di Selat Malaka.
Kita tidak butuh nama yang hanya tertulis di peta. Kita butuh nama yang tinggal di dada. Karena itulah jawabannya adalah PROVINSI SIAK (SIAK SRI INDRAPURA).
SIAK untuk branding. Singkat, kuat, dan mudah diingat dunia. SRI INDRAPURA untuk marwah. Pengingat bahwa kita bukan provinsi baru tanpa akar.
Lebih dari nama, SIAK harus menjadi makna. SIAK harus menjadi Rumah Besar Melayu Pesisir. SIAK harus menjadi Payung Sejarah Lima Daerah.
Di bawah payung itu, lima daerah melebur jadi satu kekuatan. Dumai menyumbang pelabuhan dan pintu gerbang ekonominya. Bengkalis menyumbang migas, industri, dan energi. Rokan Hilir menyumbang lumbung pangan, kelapa sawit, dan ikannya. Kepulauan Meranti menyumbang kemaritiman, penjagaan selat, dan industri sagu terbesar di Asia Tenggara. Siak menyumbang sejarah, wisata, dan jati diri Melayu.
Dengan total penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa dan garis pantai terpanjang di Sumatera, lima daerah ini sudah lebih dari cukup sebagai fondasi sebuah provinsi.
Total pendapatan gabungan (termasuk dana transfer pusat) dari lima daerah calon provinsi Riau bagian pesisir mencapai sekitar Rp10,9 triliun per tahun, mendekati pendapatan daerah Provinsi Riau tercatat mencapai Rp12,18 triliun hingga pertengahan tahun (per Juni) 2026. Dengan potensi fiskal sebesar ini, memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membiayai pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan dasar secara mandiri.
SIAK bukan milik satu kabupaten.
SIAK adalah simbol kebesaran bersama.
Penamaan PROVINSI SIAK sama dengan Kabupaten Siak sah secara konstitusional, karena berdasar historisitas Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai pusat peradaban Melayu yang memperkuat identitas dan branding wilayah. Praktik ini sudah ada di Indonesia seperti Provinsi Gorontalo dengan Kota Gorontalo, Provinsi Bengkulu dengan Kota Bengkulu, Provinsi Jambi dengan Kota Jambi, dan Provinsi Lampung dengan Kota Bandar Lampung. Bahkan DKI Jakarta memiliki Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Provinsi Yogyakarta memiliki Kota Yogyakarta. Kesamaan nama justru menegaskan Kabupaten Siak sebagai pusat provinsi tanpa konflik administratif karena nomenklatur "Provinsi" dan "Kabupaten" telah jelas berbeda.
Lalu di mana ibukotanya? Ada tiga nama yang mengemuka: Bagansiapiapi, Batin Solapan, dan Dumai.
BAGANSIAPIAPI kuat secara simbol bahari, tetapi terlalu di utara dan akses ke Meranti sulit.
BATIN SOLAPAN berada di tengah, tetapi harus dibangun dari nol dan akan membebani APBN/APBD.
DUMAI sudah siap. Ada pelabuhan internasional, bandara, rumah sakit, dan kampus. Dan yang paling penting, dari Dumai ke Kepulauan Meranti hanya 3-4 jam lewat laut. Paling adil secara geografis.
DUMAI adalah pilihan nalar. Efisien. Tidak membuang uang rakyat untuk membangun istana baru. Namun dengan satu catatan: jangan "Dumai Sentris". Dinas Kelautan boleh di Bengkalis. Dinas Perikanan di Rokan Hilir. Museum Maritim di Dumai. Kampus Maritim di Siak. Biar semua merasa memiliki, biar semua merasa di rumah sendiri.
Dan di Kepulauan Meranti letakkan Otorita Pengelola Selat Meranti di sana, sebagai Daerah Otonomi Baru Prioritas Maritim Nasional karena berada di ALKI II di urat nadi 40 persen perdagangan dunia.
OPSI ALTERNATIF: SIAK
Ibukota di Daratan, Otorita di Kepulauan
Siak tak punya laut seluas Meranti
tapi punya sejarah yang mengikat hati
di tengah ia duduk, netral dan pasti
menjadi jembatan, bukan pemecah bakti
SIAK layak jadi opsi alternatif ibukota karena memiliki legitimasi sejarah, posisi tengah, dan infrastruktur darat siap pakai. Sebagai pusat Kesultanan Siak Sri Indrapura, Siak memiliki wibawa budaya Melayu yang kuat untuk mempersatukan wilayah pesisir. Secara geografis ia berada di koridor Sungai Siak dan dilintasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Tualang serta terhubung jalan lintas Pekanbaru-Perawang-Siak sepanjang 25 KM, sehingga memudahkan akses logistik ke Dumai, Bengkalis, Meranti, dan Rohil yang selama ini ketinggalan. Meski belum memiliki bandara, konektivitas daratnya kuat dan didukung Jembatan Sultanah Latifah. Keuntungan jangka panjang: jika Siak jadi ibukota, Dumai tetap berkembang sebagai kota industri dan pelabuhan utama, sementara wacana penulis OTORITA SELAT MERANTI: Menjaga Laut, Membangun Kepulauan menjadi semakin kuat dan realistis karena ada pusat pemerintahan daratan yang dekat dan netral. Efek domino ini otomatis mempercepat pembangunan dan pengembangan Bengkalis dan Rohil melalui pemerataan anggaran, birokrasi, dan investasi di seluruh Riau bagian pesisir.
Meskipun jarak geografis Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti lebih dekat ke Dumai, Siak dipilih sebagai opsi alternatif karena posisinya yang netral, memiliki legitimasi sejarah Kesultanan, dan berfungsi sebagai simpul darat penghubung seluruh wilayah pesisir. Penempatan ibukota di Siak mencegah terjadinya dominasi ekonomi dan politik oleh satu daerah, serta memastikan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, konsep Ibukota di Daratan, Otorita di Kepulauan menjadi solusi paling adil untuk mewujudkan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Urgensinya jelas. Selama ini kita terlalu lama berorientasi pada daratan, land-oriented. Padahal 70 persen wilayah kita adalah laut. Kita butuh provinsi yang berorientasi laut, sea-oriented economy. Kita butuh memperpendek rentang kendali dari Pekanbaru agar Kepulauan Meranti tidak lagi terasa seperti anak tiri.
Karena itu, kepada Pemerintah Pusat penulis mengusulkan agar ini ditetapkan sebagai DOB Prioritas Maritim Nasional, mengingat 70 persen wilayahnya adalah laut dan posisinya di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).
Kepada lima kepala daerah, mari kita pegang teguh komitmen Rumah Besar Melayu Pesisir. Kepada kita semua, mari sebarkan narasi: SIAK SRI INDRAPURA bukan hanya nama satu daerah. Dia adalah nama milik bersama. Dia adalah Payung Sejarah Lima Daerah.
Dengan semangat PROVINSI SIAK (SIAK SRI INDRAPURA), mari kita kembalikan kejayaan tamadun Melayu di Selat Malaka. Bukan dengan nostalgia, tetapi dengan pelabuhan, jembatan, universitas, dan ekonomi biru.
Seperti dulu Kesultanan Siak menaungi kerajaan-kerajaan kecil di pesisir², maka kini PROVINSI SIAK harus kembali menjalankan perannya: menaungi, merawat, dan membesarkan. Bukan untuk mendominasi, tetapi untuk menyatukan.
Inilah esensi dari Rumah Besar Melayu Pesisir. Inilah makna dari Payung Sejarah Lima Daerah.
karena pada akhirnya
provinsi bukanlah garis di atas kertas
provinsi adalah harga diri
yang kita wariskan
kepada anak cucu [zdu].
Riaw Foundation, 23 Agustus 2026
_______________
¹) Kesultanan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Pada tahun 1946 M, Kesultanan resmi bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
²) Di antaranya: Kesultanan Indragiri, Pelalawan, Bengkalis, serta Kesultanan Asahan, Deli, Serdang, dan Langkat di Pesisir Timur Sumatera yang pernah mengakui kedaulatan Siak Sri Indrapura.
Zup Dompas Usman adalah penyair dan aktivis budaya. Penulis buku puisi _Tujuh Menara Cahaya_ (2024) dan beberapa antologi puisi, di antaranya _Rempang Tanah Luka_ (2024), _Bela Rempang_ (2024). Karyanya banyak menyuarakan isu ekologi, keadilan SDA, dan marwah daerah. Penerima _Pingat Gangsa Hadiah Puisi K. Bali_ Sabah, Malaysia (2024) dan pemenang _Sayembara Puisi Islam Nusantara_ Sabah, Malaysia (2024). Pendiri RIAW Foundation, lembaga kajian yang fokus pada isu wilayah, budaya, dan pembangunan berkelanjutan di Riau. (*)