SEBALIK.COM, BATAM – Harapan baru bagi masyarakat perbatasan Rokan Hulu dan Rokan Hilir mengemuka seiring penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jembatan penghubung oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM dan Bupati Rokan Hilir H. Bistamam. Kesepakatan tersebut ditandatangani di sela Rapat Kerja Nasional APKASI di Batam, Senin (19/1/2026).
Penandatanganan MoU pembangunan jembatan di kawasan Cindur dan Rantau Benuang Sakti ini menjadi tonggak penting dalam upaya membuka keterisolasian wilayah perbatasan yang selama bertahun-tahun terkendala akses transportasi. Di balik prosesi administratif tersebut, tersimpan ekspektasi besar masyarakat yang selama ini harus menghadapi biaya sosial dan ekonomi akibat keterbatasan konektivitas antarwilayah.
Pembangunan jembatan ini dinilai sebagai kebijakan strategis yang berpihak langsung pada kebutuhan riil warga, khususnya petani sawit, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang bergantung pada mobilitas barang dan jasa lintas kabupaten.
“Ini bukan hanya soal beton dan baja, tetapi tentang membuka urat nadi ekonomi baru. Kita ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mengangkut hasil usaha. Jika akses lancar dan biaya angkut turun, kesejahteraan petani di Rohul dan Rohil akan meningkat,” ujar Bupati Rohul, Anton, dengan optimistis.
Selama ini, keterbatasan infrastruktur di kawasan perbatasan Rohul–Rohil kerap menjadi penghambat pergerakan barang dan manusia. Oleh karena itu, komitmen bersama kedua kepala daerah ini dipandang sebagai langkah awal meruntuhkan sekat wilayah yang selama ini memisahkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Bupati Anton menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud nyata orientasi pembangunan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Menurutnya, infrastruktur bukan semata proyek fisik, melainkan instrumen penggerak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam meminta agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan segera dikawal secara serius oleh perangkat daerah terkait dari kedua kabupaten.
“Saya minta Dinas PUPR segera berkoordinasi intensif. Masyarakat sudah menunggu lama, dan hari ini kita buktikan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi nyata bagi kemajuan ekonomi di wilayah perbatasan,” tegas Bistamam.
Koordinasi teknis pembangunan jembatan ini melibatkan Dinas PUPR Rokan Hulu dan Rokan Hilir guna memastikan pelaksanaan berjalan tepat waktu, terukur, dan sesuai standar. Sinergi lintas sektor juga tampak melalui kehadiran unsur pertanian, kehumasan, dan protokoler dari masing-masing daerah.
Bagi masyarakat Cindur dan Rantau Benuang Sakti, jembatan penghubung ini diproyeksikan menjadi simbol transformasi wilayah perbatasan dari kawasan yang terisolasi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Konektivitas yang terbangun diharapkan tidak hanya memperpendek jarak tempuh, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan interaksi ekonomi antarmasyarakat di kawasan Dua Rokan.
Agenda di Batam ini pun menjadi penanda dimulainya fase baru pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinergi dua kepala daerah di awal 2026 ini menghadirkan optimisme bahwa pembangunan ke depan tidak lagi berjalan parsial, melainkan berdampak langsung bagi warga perbatasan.
Turut menjadi saksi komitmen tersebut, sejumlah pejabat dari kedua daerah, di antaranya Kadis Pertanian Rohul Fisman Hendri, Kabid IKP Diskominfo Rohul Dr. Rudi Fadrial, Kadis PUPR Rohil Khairul Fahmi, serta unsur protokoler masing-masing pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan akses fisik, tetapi juga dukungan informasi dan komunikasi yang sampai ke masyarakat sebagai kabar baik yang telah lama dinanti. (*)