SEBALIK.COM, BATAM– Kabupaten Siak, yang dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima daerah pada tahun 2026, yang menurut Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, masih jauh dari proporsional dibandingkan kontribusi kabupaten tersebut terhadap sektor perkebunan nasional.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Batam, Senin (19/1/2026), Bupati Afni menyampaikan keprihatinannya. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Siak, dengan luasan kebun sawit lebih dari 300.000 hektare, hanya menerima DBH Sawit sekitar Rp7,5 miliar pada tahun ini. Angka ini, menurut Afni, tidak mencerminkan peranan strategis kabupaten dalam mendukung produksi sawit nasional.
“Dengan luasan kebun sawit lebih dari 300 ribu hektare, pemerintah pusat menetapkan DBH Sawit untuk Kabupaten Siak tahun 2026 hanya sekitar Rp7,5 miliar saja,” ujarnya dalam pertemuan tersebut. Afni menegaskan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, tetapi menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Siak, terutama di wilayah perdesaan. Aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat banyak bergantung pada produksi, distribusi, dan keberlangsungan usaha perkebunan sawit.
Bupati Afni juga menyoroti perlunya perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur, terutama jalan akses perkebunan, yang dinilai vital untuk kelancaran distribusi hasil sawit. Ia menuturkan bahwa dari DBH Sawit tahun 2025, sudah dibangun tiga ruas jalan di Siak untuk menunjang sektor perkebunan. Namun, menurutnya, jumlah ini masih sangat minim dibandingkan kebutuhan nyata di lapangan, yang mencapai lebih dari 130 kilometer jalan akses utama.
“Jalan menjadi urat nadi bagi sektor perkebunan. Tanpa akses jalan yang memadai, distribusi hasil sawit terhambat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat ikut terhambat,” ungkap Afni setelah meninjau data dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDB).
Selain isu DBH dan infrastruktur, Bupati Afni juga menyoroti permasalahan yang dihadapi kelompok tani sawit rakyat di Kecamatan Koto Gasib. Kelompok tani tersebut mengalami kendala dalam melaksanakan program replanting atau peremajaan kebun sawit karena kebun mereka berada di kawasan gambut. Lahan gambut yang sensitif membutuhkan kebijakan khusus agar program peremajaan dapat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan lingkungan yang berlaku.
“Lahan gambut adalah tantangan tersendiri. Petani perlu dukungan kebijakan agar tetap bisa melakukan replanting sawit rakyat secara aman dan berkelanjutan,” tegas Afni.
Bupati perempuan pertama di Siak ini menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam forum APKASI akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan di Jakarta bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya meningkatkan besaran DBH Sawit, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendukung program replanting sawit rakyat agar bisa terealisasi secara efektif.
Kepedulian Afni mencerminkan fokusnya untuk memastikan bahwa kontribusi besar yang diberikan Kabupaten Siak terhadap industri sawit nasional dapat diimbangi dengan hasil yang lebih adil, sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.
“DBH Sawit bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sumber daya yang harus digunakan untuk membangun infrastruktur, mendukung petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Siak,” pungkasnya.
Dengan posisi strategisnya sebagai penghasil sawit utama, Kabupaten Siak berpotensi menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa menciptakan manfaat maksimal bagi perekonomian lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan produktivitas perkebunan rakyat. (*)