SEBALIK.COM, INHIL – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir, H. Harun, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Sinkronisasi Siswa Akhir pada aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUM), Sabtu (17/01/2026). Kegiatan ini diikuti oleh kepala madrasah dan operator jenjang MTs dan MA se-Kabupaten Indragiri Hilir.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kasubbag Tata Usaha H. Indra Sabarianto, Kasi Pendidikan Madrasah H. Zainal Abidin, serta jajaran pengawas madrasah.
Dalam sambutannya, H. Harun menegaskan pentingnya akurasi dan keterpaduan data di era digitalisasi pendidikan. Ia menyampaikan bahwa sinkronisasi data antara EMIS, Verval PD, dan PDUM merupakan kunci utama dalam menjamin kelancaran administrasi kelulusan siswa.
“Data adalah fondasi. Melalui Bimtek ini, kita ingin memastikan tidak ada satu pun siswa akhir di Indragiri Hilir yang terhambat proses kelulusannya hanya karena kendala administrasi. Seluruh siswa harus memperoleh haknya, yaitu ijazah yang sah dan diakui secara nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Penmad H. Zainal Abidin dalam laporannya menyampaikan bahwa pendataan siswa akhir tahun ajaran 2025/2026 membutuhkan sinergi yang kuat antara operator madrasah dengan tim teknis di tingkat kabupaten dan provinsi.
Ketua Panitia Pelaksana, Ibrahim (Induk KKM MAN 1 Inhil), melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 138 peserta yang terdiri dari kepala madrasah dan operator. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, panitia menghadirkan tiga narasumber dari Kanwil Kemenag Provinsi Riau, yaitu Muhtar Asfari (Ketua Tim Kurikulum), Syaifuddin Anshori Pohan (Admin EMIS), dan Syamsuddin (Helpdesk Nasional).
“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan. Peserta diharapkan pulang membawa solusi, bukan lagi persoalan,” ujar Ibrahim.
Bimtek ini mencakup pemutakhiran data, validasi peserta didik, serta simulasi teknis penggunaan aplikasi PDUM. Diharapkan, setelah kegiatan ini, validitas data madrasah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat mencapai 100 persen, sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI terkait integrasi dan penataan data pendidikan madrasah. (*)