SEBALIK.COM, PEKANBARU - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar mendapat respons dari legislatif. Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyatakan dukungannya, namun dengan syarat rencana tersebut bukan sekadar pindah tangan masalah.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Hamdani, menegaskan bahwa keterlibatan pihak swasta harus membawa perubahan nyata, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan teknologi pengelolaan.
Hamdani menyoroti bahwa pola lama, di mana sampah hanya diangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) lalu dibuang ke TPA hingga menggunung, sudah tidak relevan lagi di tahun 2026.
"Kalau pengelolanya bisa mengefisiensikan anggaran dari sekian puluh miliar yang ada, tentu kita support. Tapi harapannya, sampah ini betul-betul dikelola, bukan hanya dibuang di TPA," ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Lebih lanjut, Hamdani menekankan bahwa sistem persampahan di Pekanbaru harus naik kelas. Ia mendorong agar pengelolaan dimulai langsung dari hulu, yakni rumah tangga. Masyarakat perlu diedukasi secara masif untuk memilah sampah yang memiliki nilai ekonomis dengan sampah residu.
"Dari dulu kami di Komisi IV sudah sampaikan, tahun 2026 itu sampah bukan hanya diangkut, tapi dikelola. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak. Jangan sampai sampah hanya menumpuk dan menjadi masalah baru bagi lingkungan," tegasnya.
DPRD Pekanbaru pada prinsipnya memberikan lampu hijau kepada Pemko asalkan ada jaminan efisiensi anggaran daerah. Pihak ketiga yang nantinya ditunjuk diharapkan memiliki inovasi yang mampu mengurangi beban APBD namun memberikan hasil yang lebih bersih bagi kota.
"Catatan kita jelas, sampah harus dikelola dengan baik, bukan sekadar dipindahkan. Jika pihak ketiga mampu hadirkan solusi jangka panjang dan efisiensi, insyaallah kami dukung penuh," tutupnya. (Mail Has)