SEBALIK.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama OJK meninjau perkembangan program inklusi keuangan sepanjang 2025 dan menyiapkan strategi untuk memperluas akses keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dibahas dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau, Rabu (26/11/2025), di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menekankan bahwa TPAKD memegang peran penting dalam mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD, termasuk ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM.
Ia menegaskan bahwa akses keuangan yang luas dan aman menjadi penggerak utama penguatan ekonomi rakyat. Program seperti KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberi edukasi dan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau, Elvira Azwan, menambahkan bahwa rapat pleno merupakan momen evaluasi capaian 2025 sekaligus pembelajaran untuk program 2026. Ia menyoroti pentingnya menutup gap inklusi dan literasi keuangan, memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, serta menetapkan timeline dan penanggung jawab yang jelas agar setiap program memberi manfaat optimal.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong perekonomian Riau yang lebih inklusif serta berkelanjutan. (*)