SEBALIK.COM , JAKARTA - Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan sektor migas memberikan sumbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2025.
Hal itu ia sampaikan saat pertemuan bersama ajaran direksi Pertamina Hulu Rokan dan SKK Migas Sumbagut di Kantor Pertamina Hulu Rokan, Gedung RDTX Place Kawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat (17/10/2025).
“Ada beberapa sektor yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Riau, diantaranya yang terbesar itu ada kelapa sawit, hutan tanaman industri dan sektor migas, selain soal sektor jasa dan perdagangan,” jelas Gubri Abdul Wahid.
Dikatakan gubernur, problemnya pada triwulan II pertumbuhan ekonomi berada pada 4,59%, namun sektor migas justru menyumbang negatif. "Jika tanpa sektor migas pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh diangka 5,6 persen. Artinya ada tatakelola yang salah," beber gubri.
Abdul Wahid menduga, investasi yang dilakukan PHR selama ini tidak banyak melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, yang justru sangat berdampak bagi perekonomian Riau.
“Saya menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak porsinya kepada lokal konten,” ulasnya.
Gubernur muda ini juga mendesak pihak PHR bisa lebih transparan terhadap upaya investasi yang mereka lakukan.
“Kita memahami ada beban target lifting oleh pemerintah, harus melakukan investasi, namun juga harus terbuka dengan kita berapa nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh, kita tidak tahu datanya, lalu PI 10% hanya kita terima 1 Dollar sejak Januari lalu, jadi libatkan kita untuk bisa melihat pergerakan progresnya,” tegas Gubernur Wahid.
Lebih lanjut Abdul Wahid meminta pihak PHR berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Riau ditengah kondisi fiskal yang dangat terbebani pada tahun 2025.
Hadir dalam pertemuan itu Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Ruby Mulyawan. Ia berdalih beban Insentif Progresive split 10% dan melonjaknya investasi mempertahankan lifting.
"Beban kami pak, biaya insentif progresif split, dan melonjaknya biaya investasi proyek CEOR. Karena untuk mempertahankan lifting bahkan sampai inline, ditambahkan harga minyak dunia terus turun, sehingga kondisi kita negatif," jelas Ruby.
Lebih lanjut ia menegaskan komitmen PHR terhadap sektor pertumbuhan ekonomi Riau.
“Saya tidak tau persis ya pak, yang jelas kita ada lebih 200 kontrak yang melibatkan lokal konten, saya rasa sudah cukup signifikan melibatkan pengusaha lokal, seharusnya bisa mendorong pertumbuhan,” kata direktur PHR ini berdalih.
Sementara itu, CW Wicakson, direktur SKK Migas Sumbagut berharap pertemuan ini sebagai wujud kolaborasi, koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah SKK dan PHR.
“Ini diharapkan menjadi pertemuan memperkuat kolaborasi, sinergi dan koordinasi, sehingga mendorong percepatan proses eksplorasi migas ke depan, terkait data progres akan kita buka pada pertemuan mendatang,” kata Wicaksono.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekda Riau, Asisten II dan BUMD Riau. Dalam kesempatan itu sekda mengungkapkan keinginan Riau meminta ada amandemen terhadap akta peralihan antara BUMD Penerima PI dengan PHR.
“kami pemerintah daerah berharap, ada adendum terhadap akta peralihan antara BUMD kita dengan PHR, terutama ada klausul yang sangat memberatkan, jika PHR ada mengajukan amandemen share KBH, kitapun bolehlah minta amandemen,” pinta sekda.
Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk pertemuan lanjutan dan sama-sama mendorong perubahan kontrak skema gross split menjadi cost recovery. Usulan akan diajukan pihak PHR dan didukung oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. (*)