SEBALIK.COM, PEKANBARU – Dukungan terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) semakin meluas. Sejumlah pimpinan partai politik tingkat provinsi secara terbuka menyatakan dukungan dalam forum Sembang Daerah Istimewa Riau yang digelar di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (30/9/2025).
Pertemuan yang dihadiri pimpinan parpol, tokoh adat, akademisi, dan pengurus LAMR itu menegaskan bahwa perjuangan DIR berakar dari sejarah dan konstitusi, serta bertujuan menjawab ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Riau.
Sekretaris DPW PAN Riau, Dodi Irawan, menyebut perjuangan DIR adalah langkah strategis politik dan kultural untuk masa depan yang lebih adil. Sementara Bendahara DPW PPP Riau, Irsyadul Ibad, menilai gagasan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah. Dukungan juga datang dari Ketua DPW PBB Riau, Zul Azhar, yang menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan tanggung jawab moral partai politik.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menegaskan bahwa DIR bukan bentuk federalisme apalagi upaya memisahkan diri, melainkan perjuangan bermartabat dalam bingkai NKRI. Ia menekankan, dasar historis perjuangan ini kuat, merujuk pada peran Kesultanan Siak dan Sultan Syarif Kasim II.
Sebagai Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR, Datuk Seri Taufik juga mengumumkan dua agenda penting: Maklumat Akbar DIR pada 17 Oktober 2025, serta penyerahan naskah akademik ke DPR RI dan DPD RI pada 28 Oktober 2025.
Ketua Aliansi DIR Nasional, Alfitra Salamm, menyebut gagasan ini sudah mendapat respons positif di tingkat nasional. Ia menekankan bahwa DIR bukan sekadar status khusus, melainkan sarana memperkuat pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian budaya Melayu.
Naskah akademik yang disusun tim perumus turut dipaparkan. Salah satunya, Muhammad Herman, menjelaskan bahwa substansi DIR meliputi penguatan adat, pelestarian bahasa Melayu, serta pengelolaan ruang hidup berbasis ekologi. “Ini bukan kekhususan yang memisahkan, tapi memperkuat peran daerah dalam NKRI,” ujarnya.
LAMR menegaskan pintu dialog tetap terbuka untuk semua pihak, sementara dukungan parpol dianggap menjadi sinyal kuat bahwa gagasan ini kini menjadi aspirasi rakyat Riau secara luas. (*)