SEBALIK.COM, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kanwil Kemenkumham Riau menegaskan komitmen menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi Pembentukan Posbankum di Ballroom Afifa Selatpanjang, Kamis (11/9/2025). Menurutnya, persoalan hukum kerap muncul di tengah masyarakat, sehingga diperlukan wadah pendampingan yang dekat dan terjangkau. “Hari ini kami bersama Kanwil Kemenkumham Riau mengambil langkah konkrit untuk membentuk Posbankum di desa dan kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Meranti,” tegasnya.
Muzamil juga meminta seluruh camat segera memfasilitasi pembentukan Posbankum di wilayah masing-masing. Nantinya, pos ini akan memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, mediasi, serta pendampingan advokat sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Rudi Hendra Pakpahan, melalui Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, menyebut program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk memberikan akses keadilan yang cepat dan bermanfaat. Saat ini baru enam Posbankum desa terbentuk dari total 101 desa/kelurahan di Meranti.
“Posbankum akan menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa di tingkat bawah, sekaligus memastikan warga mendapat pembinaan, perlindungan, dan layanan hukum yang benar,” jelasnya.
Sosialisasi ini diikuti para lurah dan kepala desa se-Kabupaten Meranti, serta dihadiri Sekda Bambang Supriyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sudandri, Kepala Bagian Hukum Maizathul Baizura, dan seluruh camat. Dengan adanya Posbankum, Pemkab berharap masyarakat lebih terlindungi secara hukum tanpa harus kesulitan mencari bantuan ke kota. (*)