SEBALIK.COM, SIAK – Dukungan terhadap rencana aksi unjuk rasa 10 November 2026 semakin meluas. Sebanyak 53 organisasi dan paguyuban di Kabupaten Siak menyatakan kesiapan bergabung dalam gerakan penyampaian aspirasi masyarakat Riau.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan terbentuknya Rumah Perjuangan Rakyat Riau Kabupaten Siak di Kecamatan Tualang, Minggu (8/11/2026). Kehadiran wadah ini menjadi titik konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk menyatukan langkah menjelang aksi.
Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepri dan Sumut, Datuk Ismail Amir, S.H., M.H., mengatakan terbentuknya Rumah Perjuangan Rakyat Riau merupakan bentuk keseriusan masyarakat Siak dalam mengawal aspirasi yang akan disampaikan.
"Alhamdulillah, sebanyak 53 organisasi dan paguyuban di Kabupaten Siak telah menyatakan kesiapan untuk bergabung. Ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang sedang diperjuangkan masyarakat Riau," ujarnya.
Menurutnya, Rumah Perjuangan Rakyat Riau tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga wadah menyatukan komunikasi, koordinasi, dan gerakan seluruh elemen masyarakat.
"Kita ingin seluruh organisasi dan paguyuban bisa berjalan bersama. Perbedaan latar belakang bukan menjadi penghalang untuk bersatu ketika menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Ia berharap terbentuknya rumah perjuangan tersebut semakin memperkuat konsolidasi masyarakat Kabupaten Siak dalam menyukseskan aksi 10 November 2026.
Datuk Ismail juga mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk menjaga persatuan dan mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai, tertib, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan bergabungnya 53 organisasi dan paguyuban, Kabupaten Siak menjadi salah satu daerah yang turut mengambil bagian dalam konsolidasi gerakan masyarakat Riau menjelang aksi tersebut.
Sebagai catatan, Presidium Perjuangan Rakyat Riau akan menggelar aksi damai yang akan dilaksanakan pada 10 November 2026 di depa pintu masuk kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Pekanbaru.
Adapun lima point Gugatan Rakyat Riau kepada Pemerintah Pusat yang akan disampaikan dalam aksi tersebut, diantaranya:
1. Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) sebesar 70% untuk Rakyat Riau;
2. Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) sebesar 70% untuk Rakyat Riau;
3. Menuntut kembalikan Lahan Sitaan Negara oleh Satgas PKH kepada Masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan di Riau;
4. Menuntut Kebun Plasma 20% setiap Perusahaan Pemegang izin Hal Guna Usaha (HGU) untuk Rakyat Riau; dan
5. Menuntut Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tenaga Kerja Lokal sebesar 60% di Seluruh Perusahaan di Riau. (*)