SEBALIK.COM, SIAK - Peta perjuangan pembentukan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir kian solid.
Langkah terbaru datang dari DPRD Kabupaten Siak yang secara resmi menerbitkan surat rekomendasi Nomor 170/DPRD/577 bertanggal 7 Oktober 2026. Dengan ditekennya surat oleh Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, kini hanya tersisa DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memberikan restu tertulisnya.
Langkah Siak ini pun tergolong unik. Tidak sekadar memberikan dukungan di atas kertas, DPRD Siak turut menyelipkan klausul khusus, yang meminta Siak Sri Indrapura sebagai calon ibu kota provinsi baru tersebut.
"Dengan segala kerendahan hati DPRD Kabupaten Siak berharap ibukota provinsi DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir nanti bertempat di Siak Sri Indrapura," bunyi petikan surat rekomendasi tersebut.
Ketua Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP), Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi tinggi keputusan DPRD Siak. Menurutnya, rekomendasi ini membawa angin segar sekaligus membuktikan makin kuatnya denyut aspirasi masyarakat di wilayah pesisir Riau.
"Ini merupakan dukungan yang sangat berarti. Seluruh proses terus kita jalankan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku," tegas Norhamsyah.
Beberapa wilayah yang telah menyatakan dukungan penuh sebelumnya antara lain, Kota Dumai (Pemerintah Kota & DPRD), Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab & DPRD), Kabupaten Bengkalis (Pemkab & DPRD), Kabupaten Siak (Pemkab & DPRD) dan Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hadirnya dukungan Siak ini, sekaligus meramaikan bursa calon pusat pemerintahan. Berdasarkan Mufakat Dumai hasil pertemuan tokoh masyarakat pada 26 Juli 2026 lalu, terdapat dua usulan nama provinsi baru, yakni Riau Pesisir atau Siak Sri Indrapura.
Untuk posisi ibu kota, awal usulan memunculkan tiga titik kandidat, Dumai, Batin Solapan, dan Bagansiapiapi. Hadirnya permohonan resmi dari DPRD Siak membuat persaingan calon ibu kota kian menarik.
Saat ini BPDOB-RP terus menggenjot penyiapan dokumen, kajian akademis, serta konsolidasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengawal usulan pemekaran ini hingga tuntas. (*)