SEBALIK.COM, PEKANBARU – Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP) resmi menggandeng Pusat Studi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Universitas Riau (Unri).
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua BPDOB-RP, Norhamsyah Abdul Wahab, dan perwakilan Pusat Studi Unri, Dahlan Tampubolon, di Pekanbaru pada Jumat (14/8/2026). Kolaborasi ini berfokus pada penyusunan kajian akademis mendalam demi menguji kelayakan Riau Pesisir menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Norhamsyah menjelaskan bahwa kajian ini akan membedah seluruh kesiapan wilayah, mulai dari kondisi geografis, demografi, potensi ekonomi, kapasitas fiskal, hingga aksesibilitas dan pelayanan publik.
"Kerja sama ini mencakup analisis kelayakan daerah, proyeksi penyelenggaraan pemerintahan, hingga penyusunan peta jalan (roadmap) serta mitigasi risiko untuk melengkapi naskah akademik RUU pemekaran," ujar Norhamsyah.
Secara indikatif, cakupan wilayah yang masuk dalam peta kajian komprehensif ini meliputi lima daerah kunci, yaakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Kota Dumai.
Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pakar BPDOB-RP Dr. Hibatul Wafi, anggota DPRD Bengkalis Yong Sanusi, serta jajaran pengurus BPDOB-RP lainnya.
Langkah akbar ini merupakan tindak lanjut langsung dari Forum Silaturrahmi & Musyawarah Perwakilan Masyarakat Riau Bagian Pesisir di Hotel The Zuri Dumai pada 26 Juli 2026 lalu.
Musyawarah tersebut kemudian menyepakati komitmen bersama untuk memperjuangkan berdirinya provinsi baru, dengan menyodorkan dua opsi nama, Provinsi Riau Pesisir atau Provinsi Siak Sri Indrapura. Sementara itu, tiga lokasi disiapkah sebagai kandidat kuat ibu kota provinsi, yakni Dumai, Bagansiapiapi, dan Batin Solapan. (*)