SEBALIK.COM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Katerina Susanti Herman, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Bupati Herman menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Stunting bukan hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar. Ini menyangkut masa depan generasi kita,” tegas Bupati.
Berdasarkan laporan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), jumlah kasus stunting di Kabupaten Indragiri Hilir hingga akhir tahun 2024 tercatat 625 anak. Namun, hasil penimbangan serentak pada Agustus 2025 menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 853 anak, dengan lonjakan tertinggi terjadi di Kecamatan Batang Tuaka, Mandah, dan Kateman.
Kondisi tersebut, menurut Bupati, menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini mengoptimalkan dua program unggulan. Pertama, Gerakan Indragiri Hilir Atasi Stunting (GINTAS) melalui sedekah dua butir telur setiap hari Jumat. Kedua, penguatan program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang melibatkan pejabat daerah serta pihak swasta.
“Program ini membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Herman juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat intervensi spesifik dan sensitif, memastikan keakuratan data stunting, memprioritaskan penyediaan air bersih dan sanitasi layak, serta mendorong partisipasi masyarakat agar rutin membawa balita ke posyandu.
“Penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” tutupnya. (*)