SEBALIK.COM, TEMBILAHAN — Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT, yang diwakili Asisten II Setda Inhil Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (11/12). Rakornas yang diikuti dari e-Bilik Diskominfopers Tembilahan ini membahas kesiapsiagaan daerah dalam menjaga kondusivitas perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Nataru menuntut kesiapan maksimal dari seluruh pemerintah daerah.
Pokok Arahan Mendagri Tito Karnavian:
1. Penguatan Stabilitas Keamanan
Daerah diminta meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, dan unsur keamanan untuk memastikan kondisi tetap kondusif, khususnya di gereja dan rumah ibadah, lokasi wisata, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, terminal, bandara, dan pelabuhan.
2. Kesiapan Pelayanan Publik
Layanan kesehatan, transportasi, dan fasilitas darurat harus siaga penuh. Mendagri meminta posko terpadu sudah aktif mulai pekan ketiga Desember untuk memantau arus orang dan barang.
3. Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diminta melakukan pemantauan harian, memperketat pengawasan distribusi, serta memastikan koordinasi dengan Bulog guna menjaga stabilitas harga.
4. Antisipasi Kebakaran dan Bencana Lain
Merujuk 20.427 kasus kebakaran pada 2024, daerah diminta meningkatkan edukasi masyarakat, melakukan pemeriksaan instalasi listrik, memperkuat kesiapsiagaan Damkar, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana sesuai Permendagri 122/2018.
5. Monitoring Mobilitas Masyarakat
Pemerintah daerah harus memantau arus mudik dan balik, mengoptimalkan sistem informasi lapangan, serta memastikan rekayasa lalu lintas berjalan efektif, terutama di kawasan wisata.
Mendagri menegaskan bahwa keselamatan dan kelancaran masyarakat selama Nataru merupakan prioritas utama. Karena itu, kepala daerah diminta hadir langsung dalam proses monitoring dan pengendalian lapangan untuk memastikan kesiapan daerah berjalan optimal. (*)