SEBALIK.COM, TEMBILAHAN - Diskusi Terbuka bertema “Pinjaman Rp200 Miliar Pemda Inhil: Solusi Pembangunan atau Potensi Krisis Fiskal?” yang digelar DPC GMNI Indragiri Hilir berlangsung hangat dan interaktif.
Acara yang diselenggarakan di Mahkota Kopi, Jalan Lingkar I Tembilahan, Minggu (7/12/2025) malam itu menghadirkan Bupati Indragiri Hilir H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, serta akademisi Zainal Arifin Hussein dan Dr. Ahmad Rifai. Diskusi dipandu aktivis Saipudin Ikhwan.
Dalam forum tersebut, Bupati Herman menegaskan komitmen Pemkab Inhil untuk terus membuka ruang dialog publik, termasuk mengenai kebijakan anggaran. Ia berharap diskusi seperti ini menjadi kegiatan rutin yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat.
“Setiap tahun saya menunggu mahasiswa minta agar APBD dibedah, tapi tidak pernah ada. Akhirnya kami yang memulai, saya bersama Ketua DPRD. Agenda seperti ini akan kita jadikan kegiatan tahunan,” kata Bupati Herman.
Terkait isu bahwa rencana peminjaman Rp200 miliar tidak tercantum dalam RPJMD, Bupati Herman menepis hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa visi pembangunan, termasuk sektor pertanian berkelanjutan, telah tercakup dalam dokumen perencanaan daerah.
“Visi pertanian berkelanjutan sudah di RPJMD. Ada delapan misi pembangunan, dan semuanya tetap berjalan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perkebunan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa peminjaman daerah dilakukan dengan perhitungan matang serta mengikuti aturan yang berlaku. “Pinjaman Rp200 miliar itu bukan tanpa risiko. Meskipun dana cair, pelaksanaan pembangunan harus dipikirkan dengan cermat. Selain itu, pinjaman hanya boleh digunakan untuk belanja modal,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai pengadaan kendaraan dinas, Bupati Herman menegaskan bahwa seluruh proses mengikuti ketentuan teknis. “Pengadaan mobil itu ada batas CC-nya, bukan selera pribadi. Speedboat yang digunakan juga sudah lama dan fungsinya untuk menjamu tamu. Kalau memang tidak diperlukan, ya tidak perlu dilanjutkan,” katanya.
Dalam sektor perkebunan, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kelapa sebagai komoditas unggulan Inhil. “Kami berulang kali ke Kementerian Pertanian. Tahun depan kita dapat alokasi perbaikan 15.000 hektare kebun kelapa,” tuturnya.
Bupati Herman juga menyinggung potensi defisit jika pinjaman tidak dilakukan. “Kalau tidak pinjam, bisa muncul defisit. Saya ingin pembangunan berjalan maksimal agar bisa menilai kinerja OPD secara objektif,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna menegaskan bahwa DPRD akan mengawal proses penganggaran agar tetap sejalan dengan RPJMD. “Kami di Banggar mengawal penuh. Pembahasan KUAPPAS tahun ini berpegang pada RPJMD. Masukan dari peserta diskusi menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya.
Diskusi berjalan dinamis hingga akhir, dengan berbagai pandangan dan pertanyaan yang memperkaya pembahasan. (*)