SEBALIK.COM, PEKANBARU - Proyek overlay jalan tahap pertama senilai Rp88 miliar yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari DPRD.
Anggota Komisi IV, Zulkardi, menilai proyek perbaikan jalan tersebut mengabaikan aspek penting, yaitu drainase, sehingga dikhawatirkan jalan yang telah diperbaiki tidak bertahan lama.
"Infrastruktur jalan ini harus melalui kajian yang matang, salah satunya harus ada drainase. Jadi jalan dan drainase itu satu kesatuan," ujar Zulkardi, Rabu (3/12/2025).
Zulkardi menegaskan bahwa pengawasan DPRD selalu menekankan agar setiap pembangunan jalan disertai perencanaan drainase yang komprehensif. Tanpa itu, proyek hanya akan menjadi pemborosan anggaran.
"Selain membuang anggaran, percuma saja. Air itu kemana buangnya? Jalan harus ada drainase yang menyambungkan dari hulu ke hilir," tegasnya.
Politisi PDIP tersebut juga menyayangkan tidak adanya koordinasi resmi antara Pemkot dengan Komisi IV DPRD dalam pelaksanaan overlay tahap I yang mencakup 29 titik jalan. Ia menekankan bahwa integrasi perencanaan jalan dan drainase harus dilakukan sejak awal.
"Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Dari 29 titik tadi apakah perencanaannya bersamaan dengan perencanaan drainasenya?" ujar Zulkardi.
Zulkardi menilai aksi pembersihan drainase yang gencar dilakukan Walikota dan Wakil Walikota merupakan langkah positif, tetapi bersifat reaktif dan belum berbasis data maupun perencanaan jangka panjang.
Menurutnya, Pemkot perlu memiliki data komprehensif mengenai titik rawan banjir dan penyempitan drainase di seluruh 15 kecamatan, kemudian menyusun rencana penanganan sistematis dari hulu ke hilir.
Selain itu, Zulkardi menawarkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan dalam pemetaan masalah dan penyusunan rencana. Ia menekankan bahwa perangkat daerah dan masyarakat setempat lebih mengetahui kondisi nyata, seperti drainase yang tersumbat atau terputus akibat pembangunan.
Namun, ia menyoroti bahwa proses pemilihan RT/RW di banyak wilayah Kota Pekanbaru belum dilaksanakan sejak pelantikan Wali Kota Agung Nugroho pada Februari 2025. Hal ini dinilai menghambat koordinasi dan komunikasi dalam penanganan banjir di tingkat komunitas.
Dengan prediksi puncak musim hujan pada akhir Desember 2025 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Zulkardi mempertanyakan kesiapan konkret Pemkot menghadapi ancaman banjir tahunan.
Ia menyebut hal ini sebagai ujian nyata bagi tata kelola infrastruktur di Kota Pekanbaru, apakah sudah mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menyelesaikan masalah dari akarnya. (Maoelana)