SEBALIK.COM, SIAK — Bupati Siak Afni Zulkifli membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berfokus pada percepatan peremajaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan memaksimalkan akses pendanaan pusat, khususnya melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Forum ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan,” ujar Bupati Afni di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Rabu (26/11/2025).
Afni mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani, seperti kebutuhan infrastruktur jalan produksi yang tidak dapat seluruhnya dipenuhi lewat APBD. Padahal, pemerintah pusat menyediakan peluang pendanaan besar melalui BPDP, sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Bupati Afni memaparkan bahwa hasil kunjungan Pemkab Siak ke BPDP menunjukkan dana besar telah tersedia, namun minim dimanfaatkan daerah akibat rendahnya pengajuan proposal.
“Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun, tapi akses dari daerah masih minim karena sedikitnya usulan yang masuk. Mereka menunggu proposal dari daerah, dan kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dari total luas perkebunan sawit di Kabupaten Siak, sekitar 220.974 hektare merupakan perkebunan rakyat. Namun, banyak petani masih terkendala pembangunan jalan produksi yang tidak dapat ditangani maksimal oleh APBD.
“Mari kita perjuangkan bersama. Anggarannya tersedia, tinggal kita jemput. Perjuangan kita harus lewat pendanaan non-APBD, dan terbukti kita sudah mulai mampu mengaksesnya,” ujar Afni.
Bupati juga menyoroti capaian sertifikasi ISPO yang masih rendah, yakni baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari potensi keseluruhan. Menurutnya, hambatan ini disebabkan keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi organisasi petani.
“Forum ini harus aktif. Kita harus mengikuti setiap perubahan kebijakan pusat dan jangan biarkan petani berjalan sendiri,” tegasnya.
Ia mengusulkan pembentukan sekretariat kecil forum di bawah Bapperida, sebagai pusat konsultasi bagi petani dan koperasi, terutama terkait penyusunan dokumen teknis program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarpras pendukung.
“Tugas pemerintah adalah mempermudah. Kita menjadi simpul yang menghubungkan berbagai kepentingan,” tambahnya.
Kabid Ekonomi dan SDA Bapperida, Andi Darmawan, menegaskan pentingnya forum ini dalam mempercepat proses administrasi proposal PSR dan sarpras. Ia menyebut salah satu kendala terbesar petani adalah penyusunan peta, gambar teknis, serta perhitungan pembangunan jalan produksi.
“Melalui sekretariat forum, kita bisa meminta bantuan Dinas PU untuk penyusunan gambar dan perhitungan teknis sesuai sertifikasi yang dibutuhkan,” jelasnya. (*)